Hidayat Nur Wahid: Penguatan agenda Pilkada dalam konteks NKRI

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Presiden MPR HM Hidayat Nur Wahid (Hidayat Nur Wahid) menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 adalah Pilkada ( Pilkada), yang menghasilkan kedaulatan rakyat. -Untuk memelihara kedaulatan rakyat, tidak boleh mengubah seluruh agenda Pirkada, yaitu kesepakatan untuk memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (NKRI).

“Pirkada tidak berniat memecah belah NKRI, memperkuat liberalisme, memperkuat kedaerahan atau melaksanakan regulasi yang melanggar sistem pemilu Pilkada dan mereformasi prinsip-prinsip dasar sistem pemilu,” kata Hidayat Nur Wahid atau biasa disapa HNW ini. Pada Sabtu sore (7/11/2020) di Ballroom Crowne Plaza Bandung, para konsultan berdiskusi dengan pimpinan MPB dalam jumpa pers. Selama diskusi, individu-individu berpenghasilan tinggi benar-benar hadir.

Selain itu, oknum-oknum berpenghasilan tinggi menjelaskan bahwa untuk mengembangkan Pilkada yang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar tersebut, pimpinan MPR mengusulkan kesepakatan dengan KPU untuk memasukkan NKRI ke dalam visi dan misinya. Calon bupati. -Tujuannya agar pemimpin daerah menonjol dari empat pilar MPR.

“Jika keempat pilar ini dilaksanakan berarti tidak akan meninggalkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan yang bertema“ Visi dan Misi Republik Indonesia Calon Kepala Daerah ”ini hanya untuk Pilkada 2020 mengadakan rapat sekaligus Tinggal menghitung tanggal atau tanggal sebenarnya pelaksanaan Pilkada. 9 Desember. Dalam waktu kurang dari sebulan, mungkin visi dan misi Republik Indonesia belum tercermin dalam visi dan misi calon kepala daerah.

Oleh karena itu Hidayat Nur Wahid berharap pada pemilu mendatang, persoalan ini benar-benar menjadi bahan pertimbangan sehingga bisa dijadikan acuan dalam menyusun visi penanggung jawab daerah dan misi calon. Oleh karena itu, tidak ada kepala daerah yang mencalonkan diri untuk Trisila atau ekasila. Karena kita setuju dengan Pancasila.

Dr HM Ali Taher Parasong, veteran debat, berpendapat bahwa visi agung Pilkada tidak boleh dilimpahkan dari paragraf kedua dan keempat Pembukaan UUD. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi agung Indonesia dapat dilihat pada alinea kedua yang berbunyi: “Apalagi perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan di saat-saat yang membahagiakan, dan dengan aman mengawal bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, bersatu padu. Gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Kedaulatan, keadilan dan kemakmuran “

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon