Bamsoet: Pada saat yang sama Pilkada harus melaksanakan kesepakatan kesehatan

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengatakan selain menguji kesehatan, ketahanan sosial dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga menguji ketahanan demokrasi. Di satu sisi, pandemi tidak akan merugikan hak konstitusional warga negara, di sisi lain penyelenggaraan pemilu tidak bisa menjadi cluster baru yang menyebarkan virus Covid-19. Oleh karena itu, pada 9 Desember 2020, Pilkada di 270 daerah di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, secara tegas melaksanakan kesepakatan sanitasi tanpa kompromi.

“Dari segi calon dan partai pendukung, Bamsoet diminta untuk mengikuti webinar penyelenggaraan era Pilkada. Ia mengatakan:” Lebih pintar. Andalkan orang banyak, lalu andalkan platform teknologi informasi sebagai gantinya. Dari mengutamakan jargon dan menghibur hingga percaya diri pada ide dan ide, ”kata Bamsoet.Pandemi Covid-19 yang dipandu oleh Universitas Krishna Devipayana, Kamis (6/8/20) warga Indonesia di Jakarta Pertemuan itu dihadiri oleh ketua umum rapat konsultasi .

Guru Besar Fakultas Hukum hadir dalam pertemuan tersebut Profesor Satya Arinanto dari Universitas Indonesia, Hakim Agung Gayus Lumbun, Krishna Devipa 2011-2016 Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Yana II. Dr. Mukhtar. Pilkada juga berkomitmen untuk memprioritaskan pilihan kesehatan. Antara lain melalui uji cepat sediaan terkait (KPU, PPK, PPS) atau reaksi berantai polimerase real-time. (RT-PCR), menggunakan alat pelindung diri, menyediakan fasilitas sanitasi, memverifikasi suhu tubuh, menjaga jarak regulasi, pembatasan keramaian, dan beberapa perjanjian sanitasi lainnya.

“Selain memperkuat demokrasi, pelaksanaan Pilkada 2020 Itu tidak dapat ditunda hingga 2021 pada waktu yang bersamaan. Pasalnya, anggaran tahun 2020 mungkin sudah terbuang 4 triliun rupee. “Negara lain di dunia harus melakukan hal yang sama. Bamsoet menjelaskan, seperti Prancis, Jerman, Polandia, Israel, Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, Bangladesh.

FKPPI, Kepala Kementerian Pertahanan, tantangan lain adalah mencegah penurunan jumlah pemilih. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi besar-besaran untuk memotivasi dan membujuk para pemilih agar pakaian Pilkada didesain agar terhindar dari risiko terpapar Covid-19.

“Diperkirakan 80% pemegangnya akan terekspos kembali. Muncul di Tantangan Pilkada. Ini tidak menutup kemungkinan politisasi kesejahteraan sebagai alat kampanye terselubung. Dampak pandemi terhadap kehidupan ekonomi penduduk meningkatkan risiko penerapan kebijakan moneter. Ketidakadilan persaingan politik dan potensi peningkatan kebijakan moneter pasti akan menurunkan kualitas kehidupan demokrasi kita, “kata Bamsoet.

Wapres Pemuda Pancasila menjelaskan hal ini. Tantangan yang berbeda tersebut tidak mencakup klasik lain yang selalu ada. Tantangan. Saat ini ada di setiap penyelenggaraan pemilu, seperti data pemilu, logistik, dan konflik antar partai penggemar. Persaingan politik yang parah selama pandemi juga bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. ”“ Saya juga berpikir, Masa pandemi adalah ujian, jadi kita bisa melangkah lebih jauh. Seberapa dewasa kita. Respon terhadap ujian akan menentukan masa depan negara dan negara kita. Saat ini, yang benar-benar kita butuhkan adalah kesamaan visi dari semangat bersama. Semangat bekerjasama dengan hati nurani kolektif dan dalam segala aspek kehidupan, ”tutup Bamsoet.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon