Individu dengan kekayaan bersih tinggi menyarankan peningkatan anggaran KemenPPPA

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hidayat Nur Wahid (Hidayat Nur Wahid) prihatin dengan situasi perempuan dan anak, termasuk anak yatim piatu. Terutama dalam wabah Covid-19 yang sedang berlangsung. Pasalnya, dalam pandemi Covid-19, perempuan dan anak-anak menjadi korban terbesar. Oleh karena itu, individu-individu berpenghasilan tinggi menyarankan agar negara harus ada, melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak-anak, sesuai dengan ketetapan dalam pembukaan UUD 1945, dan memerintahkan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. – Menurut Sida Hidayat mengatakan, jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menambah jumlah program untuk perempuan dan anak (termasuk anak yatim piatu), maka bisa menetapkan anggaran. Selain itu, mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan yang mencapai 51% dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan memastikan bahwa program-program ini benar-benar memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak (termasuk anak yatim piatu), mereka terserap sepenuhnya dan berdampak positif bagi perempuan dan anak. -Kami mendukung anggaran kementerian. Telah diusulkan. Dalam hal penerima manfaat (yaitu anak-anak dan perempuan), angka ini telah melebihi 51% dari penduduk Indonesia, tetapi anggaran Kementerian PPPA (Rp 279,5 miliar) sebenarnya lebih rendah dari anggaran cabang kementerian lain (misalnya, Sosial Administrasi Umum) memberdayakan Kementerian Sosial Rp. 406,2 miliar), ”kata Hidayat dalam sambutannya akan memberikan bantuan khusus kepada Yayasan Jamiyatul Khair Yatim, Yayasan Al-Muhajirin dan Panitia Malakul-Jannah Taklim Program Kesetaraan Gender Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta Pusat Senin (5/10) ) -Anggota Panitia VIII DPR-RI ini mengatakan bahwa Mendikbud berasal dari Bali dan memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga Islam yang ada di Jakarta. Ini adalah contoh pendiri ormas. Bangsa, mendobrak wilayah ketika mengadopsi kebijakan nasional , Batas antara agama dan agama. Antara tahun 2009 dan 2014, Menteri Sosial adalah Khabaib (yaitu Habib Salim S (misalnya Jafri Al-Jufri) Pendampingan warga muslim. Ini merupakan wujud pengamalan sila kelima Pancasila yaitu memberikan keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia.

Hidayat mengatakan bahwa secara historis anggota BPUPK dari berbagai faksi, suku dan agama Semua sepakat bahwa Indonesia wajib menjadi negara yang melindungi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia memajukan kesejahteraan dan pendidikan seluruh warga negara. Ini salah satu makna Pancasila dan ketertiban agama untuk menegakkan negara demokrasi di badan eksekutif dan legislatif untuk memperkuat Dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Oleh karena itu, Program Bantuan Kementerian PPPA harus sangat bermanfaat bagi masyarakat (perempuan dan anak) walaupun kepercayaan para pihak kurang, dan jika dilaksanakan dengan benar dan benar akan sangat bermanfaat bagi masyarakat (perempuan dan anak). Di tahun itu, ia menyimpulkan: “Ini mungkin bisa menjadi alasan kuat untuk terus melaksanakan program, meningkatkan anggaran, dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, ajaran agama terkait kehormatan perempuan dan perlindungan anak (termasuk anak yatim) juga diterapkan.”

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon