Pemerintah enggan memberikan solusi, Wapres MPR: UU Ciptaker semakin banyak ditolak oleh seluruh masyarakat

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Partai Demokrasi, menyayangkan keputusan pemerintah yang menolak usulan MUI yang merupakan penolakan unsur sosial. Pasalnya, berdasarkan hasil rapat presiden yang digelar Jumat (16/10/2020) dengan Istana Kepresidenan, pemerintah enggan menindaklanjuti usulan penerbitan PERPPU berdasarkan keinginan masyarakat. (Metode terintegrasi). Gara-gara MUI dan lembaga keagamaan, ratusan fakultas dan staf, investor global, buruh, mahasiswa, dan masyarakat lainnya telah menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja karena tidak dekat dengan masyarakat.

Syarief Hasan dari pemerintah berkeyakinan bahwa keengganan memenuhi keinginan MUI akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Syarief Hasan mengatakan: “Masyarakat dari semua lapisan sudah menyatakan keinginannya untuk menolak UU Penciptaan Kesempatan Kerja. Baik melalui media sosial maupun media cetak, tindakan telah dilakukan di berbagai daerah, namun respon pemerintah gagal.” MUI PERPPU yang diajukan akan menjadi penilaian yang buruk tentang bagaimana masyarakat menilai tanggapan pemerintah terhadap keinginan masyarakat. Syarief melanjutkan: “Faktanya, orang-orang ini yang paling terharu dan langsung terpengaruh oleh berbagai klausul yang tidak dekat dengan rakyat.”

Para anggota Dewan Senior Demokrat juga meyakini jika suara rakyat tidak diperhatikan, maka Presiden Jokovy Tujuan UU penciptaan lapangan kerja yang dikomunikasikan ke MUI tidak akan terwujud, UU penciptaan lapangan kerja ini ditujukan kepada siapa? “Kami sudah mendengar penjelasan Presiden bahwa undang-undang itu bertujuan untuk menambah lapangan kerja, tapi banyak ketentuan yang tidak baik bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan, dan berdampak pada masa depan negara. Masyarakat puas dengan pemerintah,” kata Sayarif. —— Menurut Sayarif, hal ini tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga ketentuan hukum tentang penciptaan lapangan kerja tidak memperhitungkan perlindungan lingkungan pekerja. “KOMNAS HAM mengingat bahwa undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja hanya akan melemahkan perlindungan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman.” Undang-undang Cipta Kerja (undang-undang yang komprehensif) tidak terlalu ramah lingkungan. AMDAL diambil alih oleh pemerintah dari revisi izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Potensi mengurangi peran masyarakat, banyak alasan menolak bekerja. “UU Cipta” -yarief Hasan terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah evaluasi terhadap “UU Cipta Lapangan Kerja” (“UU Komprehensif”) yang direkomendasikan MUI. “Kami partai demokrasi akan mendukung posisi kami tentang UU penciptaan lapangan kerja, dan terus mendorong Anda untuk mendengarkan ekspektasi MUI dan masyarakat untuk menilai UU yang kontraproduktif ini.” Syarief Hasan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon