Kekayaan bersih tinggi: Ketakutan akan manifesto kita adalah warisan kolonialisme dan merusak demokrasi

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), menilai ancaman teror dan intimidasi serta pembajakan yang diderita banyak tokoh nasional yang mengumumkan akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan koalisi Indonesia (AS) merupakan warisan penjajahan. Ancaman terorisme dan ancaman intimidasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip negara hukum yang telah disepakati untuk diterapkan di Indonesia dan harus ditegakkan dan dipertahankan. Ia melanjutkan, jika memperhatikan pencanangan tokoh-tokoh nasional Amerika. Syamsudin (Muhammadiyah), Profesor Rahmat Wahab Hasbullah (NU), Jenderal Gatot Nurmantyo (pensiunan), Dr. Rizal Ramli, Profesor Sri Edi Swasono, Dr. Meutya Hatta, bagi Abdullah Hehamahua, ini adalah tokoh yang paling penting, lembut dan lembut. Glorious memiliki sejarah nasional yang terdokumentasi dengan baik, mengungkapkan cinta dan kepedulian mereka terhadap bangsa dan Republik Indonesia.

HNW, panggilan akrabnya, menilai ancaman, pelecehan, pembajakan, dan aksi terorisme, yang ironisnya di kalangan bangsa Indonesia baru saja memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia dan ulang tahun ke 75 UUD 1945. – “Kami memperjuangkan kemerdekaan dari orang asing kolonial dan kemudian mereformasi orde baru. Salah satu tujuannya adalah memungkinkan kami untuk mendemokratisasi dengan baik, menghormati hak asasi manusia dan hukum, dan mencapai kesejahteraan Indonesia merdeka. – Pada tahun 1945 Kehidupan dan kemajuan bangsa Indonesia disepakati dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 2015. Negara menghormati hak asasi manusia dalam hukum sehingga hak untuk mengutarakan pendapat dapat diungkapkan guna mencapai kemerdekaan seiring kemajuan negara. Hidayat (Hidayat) pada hari Rabu (19/9) mengatakan dalam siaran persnya, agar positioning bangsa tidak melenceng dan tetap sesuai dengan “Pancasila dan UUD 45”.

Kita nyatakan damai dan demokrasi dengan delapan proposisi moderat dan konstruktif, harap Dayat mengatakan bahwa hal itu harus didukung, tidak difitnah, yang penting untuk membuktikan bahwa Indonesia benar-benar negara merdeka, negara demokrasi dan supremasi hukum.

Wells Fargo meminta untuk tidak memprovokasi karakter kita, tetapi juga menggunakan identitasnya. Sebagai hak hukum warga negara Indonesia, polisi harus segera melakukan penyidikan penuh. Ancaman, teror, korupsi dan intimidasi terhadap tokoh dan tutur kata Amerika tersebut.

“Penting untuk dilaksanakan secara menyeluruh penegakan hukum dan prosedur penyidikan untuk membuktikan negara Itu memang melaksanakan Pancasra, menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, serta mengutarakan pandangan-pandangan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. – Ngomong-ngomong, Wakil Ketua DPR Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini bahwa dalam menghadapi situasi berbangsa dan bernegara saat ini, pernyataan kami merupakan wujud kepedulian para tokoh bangsa. Ini membutuhkan perhatian dan kerja sama semua pihak.

“Saya mendukung deklarasi ini dalam bentuk penghormatan terhadap negara-negara demokrasi dan supremasi hukum. Ia telah memberikan kontribusi sekecil apapun atau mengkritisi semangat demokrasi dan supremasi hukum. Ia mengungkapkan kecintaannya pada negara dan negara, terutama kepada orang-orang yang memiliki kemampuan setara. Kecintaan pada negara harus diapresiasi oleh pemerintah untuk membuktikan bahwa pemerintah memang memiliki tekad yang teguh dan gaya yang konsisten dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. — high net-worth individual menambahkan bahwa pemerintah juga dapat mentransfer kedelapan negara kita. Permintaan ini dijadikan masukan dan kritik yang membangun agar pemerintah selalu berada di majelis dan lebih baik dalam menjalankan tugas-tugas masyarakat sehingga dapat menyelesaikan lebih banyak masalah. “Apalagi di usianya yang ke-75, Indonesia menderita Covid- 19 Serangan insiden medis darurat, yang dapat mengancam negara dan kedaulatannya, dan dapat menyebabkan resesi. Dia menambahkan: “Individu berpenghasilan tinggi percaya bahwa pendapat setiap warga negara, terutama mereka yang berpartisipasi dalam dan mengelola pengalaman negara, harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat, dan sama sekali tidak ada paksaan atau bahkan undang-undang pencegahan. . Ia menyimpulkan: “Kehadiran mereka sebenarnya memperkuat upaya melindungi kemerdekaan Indonesia dan memastikan bahwa Indonesia selalu taat pada demokrasi, hukum dan hak asasi manusia.”

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon