Syarief Hasan: Prioritaskan UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional

Syariefuddin Hasan, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, mendesak pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pemulihan ekonomi bagi peserta UMKM sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Karena UMKM merupakan tulang punggung dan pilar perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang 60% dari PDB dan menyerap hingga 97% angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang saat ini meningkat. -Bahkan, pelonggaran kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM belum berjalan mulus. Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) mengatakan, permintaan restrukturisasi kredit oleh bank dan lembaga jasa keuangan non bank masih sangat sulit, “kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Selasa (2/6/2020). — Pemerintah melewati tahun 2020 Majelis Nasional No 1 meningkatkan belanja dan dana APBN 2020 untuk pengobatan Covid-19 menjadi Rp 405,1 triliun. Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, Rp 150 triliun untuk perekonomian nasional Rencana stimulus memberikan pendanaan, antara lain restrukturisasi kredit dan penjaminan, serta pendanaan bagi UMKM dan perusahaan lain untuk mencapai pemulihan ekonomi. – Selain melonggarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM, Syarief Hasan juga menyatakan pemerintah telah menunda pembayaran kredit. Hal ini masih membingungkan di masyarakat. Dia berkata: “Bank yang memberikan kredit dan sewa terus menagih pembayaran selama masa sulit ini. Wakil Ketua Umum MPR Partai Demokrasi juga menghimbau agar pemerintah tetap bersikap tegas terhadap lembaga perkreditan yang belum melaksanakan kebijakan pemerintah.Hal ini menyulitkan pelakunya. UMKM.

Semua itu, lanjut Syarief Hasan, menunjukkan pemulihan ekonomi masyarakat dari tingkat mikro. Bahkan Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengatakan kebijakan pemerintah untuk memperkuat UMKM masih belum lengkap dan terkesan selektif, misalnya hanya usaha mikro yang bisa menikmati pembebasan biaya listrik, sedangkan UMKM tidak bisa. Bisnis juga terkena imbas pandemi Covid-19.

Syarief Hasan juga menyayangkan besarnya penyaluran 152,15 miliar rupiah kepada BUMN. Angka ini jauh lebih besar dari dana yang diberikan kepada UKM. Belum lagi, data terbaru menunjukkan Defisit APBN 2020 akan meningkat dari perkiraan 5,07% menjadi 6,27%, yaitu sekitar Rs 1.028 crore. Ia menegaskan: “Pemerintah harus memprioritaskan skala pembiayaan agar tidak menyebabkan defisit APBN menjadi terlalu besar, dan akhirnya defisit harus bertambah. -Syarief mengenang, dana BUMN memang digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional, bukan untuk tujuan lain, seperti menalangi utang yang jatuh tempo tahun 2020.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon