UU HIP dinilai sensitif, Jazilul Fawaid: MPR setuju tunda

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, MPR menyetujui keputusan pemerintah untuk menunda atau menghentikan sementara pembahasan RUU Usulan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Tadi siang pimpinan MPR menyetujui keputusan pemerintah untuk menunda atau menghentikan sementara pembahasan RUU tersebut,” kata Jazilul Fawaid dalam diskusi virtual RUU Ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh PP. IPNU, Kamis (18 Juni 2020). Ini adalah masalah yang peka, jadi kita harus berhati-hati dan teliti dalam proses diskusi dan isinya. Menurutnya, jika proses sosialisasi berdampak buruk bagi masyarakat, apalagi pada pandemi Covid-19 seperti sekarang, akan berbahaya.

“Kalau sosialisasi kurang baik, seperti membuka Kotak Pandora. Dalam istilah PBNU memutus hubungan yang sudah kuat, karena negara ini disebut negara perjanjian Darul mitzaq. Pancasila itu kalimat, itu Itu menyatukan keragaman ras, suku, budaya, dan agama. Yang disebut core values ​​karena tidak bisa direduksi menjadi undang-undang, ” ucapnya. Jazirul mengatakan gagasan penguatan Pancasila tetap penting, tapi apakah itu hukum. Bentuknya masih melalui MPR. Melalui amandemen konstitusi dan termasuk muatan teknisnya.

“Untuk alasan apa, ketika presiden dinobatkan, ketika presiden MPR dilantik, tidak ada kata-kata kesetiaan kepada Pancasila. Dikatakannya, sebenarnya pada pengukuhan IPNU dan PBNU, loyalitas ditumbuhkan karena Pancasila. “- Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana merumuskan rencana yang tepat untuk memperkuat Pancasila. Karena diakuinya tidak mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, dalam draf yang ada saat ini, berbagai kalangan telah menolaknya.

“ Semua ormas Islam Semua menolaknya. Bahkan para pensiunan perwira TNI itu menolak karena tahu sisi sejarahnya, “kata Jazirul .-” Memang, saya kira hukuman ini sudah berhenti. Apalagi saat terjadi pandemi. Ketika keadaan kembali normal, kita bisa membaca keadaan dan silaturahmi bisa berlanjut, sehingga mensosialisasikan pemikirannya. “Kalau mau dibentuk menjadi RUU Pancasila bisa lebih jelas. Selama ini tidak jelas karena teksnya kurang jelas. Terangnya, Asalkan publik tidak jelas, bisa dibangkitkan atau disekulerkan. “Kami sangat setuju dengan keberadaan BPIP, tapi kalau ingin dilindungi undang-undang harus hati-hati membicarakannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kalau ada kesalahpahaman, itu seperti membongkar beberapa hal yang rapi, terlalu berantakan. Ia mengatakan bahwa meskipun ini adalah prinsip dasar, rasa takut tidaklah sama. Jazilul mengatakan MPR juga punya misi. Perkuat pilar kebangsaan. Sebelum Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) lahir, terdapat Kelompok Kerja Presiden (UKP-PIP) untuk pengembangan ideologi Pancasila. Bersamaan dengan MPR, status UK-PIP ditingkatkan melalui Keputusan Presiden yang lahir oleh BPIP. Ia mengatakan, jika hanya sesuai keputusan presiden, batas waktu kepresidenan ke depan akan dicabut. Jazirul menyebutkan bahwa Pancassila memiliki pasang surut dan penuh energi. Menghadapi komunisme, lahirlah Pancassila. MPR No. II / Pada tahun 1978 lahirlah “Pembinaan Hidup dan Praktek Pancassila” (P4). Di era reformasi Tap II dicabut sehingga tidak lagi berlaku. Ada P4. — Oleh karena itu, saat menyusun “UU HIP” secara akademis, pihaknya mempertanyakan judul tersebut karena pada awalnya bukan tentang UU HIP, melainkan perkembangan ideologi Pancasila.

“Lebih teknologinya. Agak mirip P4. Kalau formula berubah, judulnya akan berubah seperti sekarang. Selain melenceng dari tujuan semula yaitu memperkuat BPIP, filosofinya juga berubah, jadi wajar saja akan ada beberapa Orang-orang menjelaskan hukum ateis, anti-tuhan dan sekuler, karena mereka tidak menyebutkan larangan di ambulans TAP MPRSDia berkata.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon