Menjadi keynote speaker seminar OIJI, dan wakil ketua Musyawarah Rakyat Indonesia: Penguatan Sistem Keselamatan Maritim Indonesia

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokrasi Indonesia Syarief Hasan menyampaikan pandangannya tentang sistem keamanan laut Indonesia pada webinar IOJI Selasa (30 Juni 2020). Webinar ini diselenggarakan oleh Indonesian Maritime Justice Initiative dan bertajuk “Penguatan Sistem Keamanan Maritim Kelembagaan Indonesia” -Yarief Hasan mengawali perspektifnya dengan menjelaskan potensi perairan Indonesia. Luas lautan Indonesia adalah 6,32 juta kilometer persegi, terhitung sekitar 62% dari total wilayah Indonesia, di mana sekitar 37% ikan menghuni di sini, dan potensi penangkapan ikan tahunan adalah 65 juta ton. Ia mengatakan: “Potensi ini perlu dijaga dengan baik terutama di daerah perbatasan Indonesia.” – Bagaimana bisa Indonesia tidak? Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga. Di antara 10 negara tersebut, Indonesia baru saja menyelesaikan kesepakatan dengan Papua Nugini untuk menetapkan perbatasan laut yang lengkap. Syarief Hasan mengatakan: “Demi keamanan, batas-batas ini harus diperhatikan, terutama di perbatasan yang rawan masalah seperti Natuna Utara.”

Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, Natuna Utara (North Natuna) Perairannya sering terganggu oleh negara lain. Misalnya, sepanjang 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 13 kali kapal patroli Vietnam mengantar nelayan ke kawasan ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin. Sejak akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020, pengawas biaya Tiongkok mengusir nelayan Indonesia dari perairan utara Natuna pada puncaknya, sehingga melanggar hukum maritim internasional (UNCLOS 1982). Kami bersama, terutama pemerintah. Pemerintah harus memperkuat badan keselamatan maritim. Oleh karena itu, tidak akan ada kapal dari negara lain yang masuk ke wilayah Indonesia karena illegal fishing tanpa izin, ”kata Syarief Hasan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, saya yang membawahi Kementerian Pertahanan, menjelaskan ada tiga aspek utama dalam membangun keamanan Indonesia, yaitu Polisi, militer, dan diplomasi. “Cara pertama yang perlu dilakukan untuk melindungi lautan Indonesia adalah dengan memperkuat kelembagaan sistem keamanan maritim Indonesia. Selama ini belum bersatu untuk melindungi lautan. Syarief Hasan.-Ia menilai sistem keamanan maritim Indonesia belum mencapai hasil yang diharapkan. Ada sekitar tujuh instansi yang melindungi perairan Indonesia, namun belum ada sistem koordinasi yang baik untuk memberikan dukungan. Oleh karena itu, seringkali hal ini menyebabkan tumpang tindih kekuasaan banyak instansi, kata Syarief Hasan. : “Departemen maritim harus menjadi pintu di bawah Bakamla (Badan Keselamatan Maritim). “Perpres No. 178 tahun 2014 belum memuaskan. Selain itu anggaran dan armada belum mencapai kondisi ideal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan mekanisme melalui anggaran dan mekanisme komando satu atap atau penyatuan komando. Di bawah komando Bakamura, Polarut, KPLP, Dirjen Bea Cukai, KKP dan instansi lainnya berada di bawah komando Bakamura.Syarief Hasan melanjutkan, Indonesia juga harus membentuk kekuatan militer untuk memberikan rasa aman dan intimidasi. Serta memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia khususnya di perbatasan.Meski demikian, ia tetap meyakini Indonesia harus mengutamakan diplomasi untuk menghindari potensi perang, terutama di Laut China Selatan yang berbatasan dengan perairan Sungai Natuna Utara. Keamanan maritim juga terkait dengan politik, hukum, hubungan diplomatik, dan ekonomi. Anggota Dewan Senior Partai Demokrat Siriyaf Hassan menyimpulkan: “Pemerintah harus belajar diplomasi dari SBY dengan semangat sejuta sahabat dan nol musuh. “

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon