Bamsoet: Kebebasan berpendapat harus diungkapkan secara bertanggung jawab

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus diungkapkan secara tepat agar tidak melanggar hak asasi orang lain. Dalam kehidupan sosial dimana setiap orang hidup berdampingan dengan sesamanya, perwujudan dan ekspresi hak asasi setiap orang akan dibatasi oleh hak asasi orang lain.

“Dalam konsep ini, untuk menghindari konflik dan menimbulkan konflik sosial, setiap orang harus menghormati institusi dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Setiap perwujudan kebebasan berpendapat selalu merupakan hasil dari konten yang disampaikan, demikian Bansouth (Bamsoet) mengatakan dalam pidatonya di Simposium Nasional tentang “Menemukan Batas Kebebasan ‘Berbusa’ yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa:” Ini adalah konsep kebebasan yang bertanggung jawab. “Sekolah Ekonomi dan Bisnis (BEM) Universitas Indonesia sebenarnya ada di Jakarta, Sabtu (10/10/20).

Presiden DPP ke-20 menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat setiap orang dibatasi oleh dua aspek. : Yang pertama adalah kebebasan orang lain, dan yang kedua adalah hukum dan peraturan .— “Pembatasan pertama secara inheren lebih subjektif, karena setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang pelanggarannya Tanda. Standarisasi diri Anda. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan kedua yaitu peraturan perundang-undangan agar kebebasan individu tidak melanggar kebebasan orang lain. “-Menteri Pertahanan FKPPI menyatakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar dan tolak ukur hak asasi manusia dan kebebasan. Kehidupan demokrasi yang sehat. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur indikator ini adalah Indeks Demokrasi. Menyikapi aspek tersebut.

“Indeks Demokrasi Indonesia sejak 2009 mengalami pasang surut dan momentum dari 72,82 menjadi 70,09 pada tahun 2020). Bamsoet menjelaskan, menurut data Badan Pusat Statistik per awal Agustus 2020, Indeks Demokrasi Indonesia saat ini 74,92 (rasio dari 0 banding 100), meningkat 72,39 ”dari tahun 2019. Pemuda Pancasila (Pemuda Pancasila) ) Wapres melanjutkan, kenaikan indeks demokrasi tidak serta merta menunjukkan perbaikan kebebasan berpendapat. Padahal, kebebasan berpendapat hanya bagian dari indeks demokrasi.

“Selain indeks demokrasi, kita bisa menggunakan ukuran kebebasan berpendapat lain. Indikatornya adalah kebebasan pers. Menurut laporan lembaga pemantau Reporters Withour Borders, indeks kebebasan pers Indonesia naik ke peringkat 119 pada 2020 dan peringkat 124. Bamsoet mengenang: “Kami berterima kasih untuk ini, tetapi kami harus mawas diri tentang itu, karena posisi ini tidak lebih baik dari Timor Leste di 78 atau Malaysia di 101.” Wapres KADIN Indonesia menambahkan, karena banyaknya kemungkinan, berbagai kasus terkait kebebasan berpendapat, seperti protes atau unjuk rasa, sangat mungkin terjadi: -Pertama, ketidaktahuan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait, terutama dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Dalam situasi regulasi yang tidak diketahui, hal itu belum disosialisasikan secara ideal.

Kedua, minimnya pengetahuan hukum masyarakat untuk memahami berbagai peraturan perundang-undangan. Apalagi ketika batasan kebebasan berpendapat kabur dan terdapat multitafsir.

“Di sini, poin pentingnya adalah membangun kedewasaan politik bagi semua pemangku kepentingan. Penegakan hukum dan pengambil keputusan di masyarakat, aparat penegak hukum harus lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Sudut pandangnya adalah kitalah yang penting. Untuk menyamakan sudut pandang, aturan-aturan ini dirumuskan untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus diungkapkan secara bertanggung jawab, ”tutup Bamsoet. (*)

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon