Permintaan kekayaan bersih yang tinggi untuk penghentian program sertifikasi guru

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, meminta Kementerian Agama mengakhiri sengketa sertifikasi pembicara yang tidak valid. Gara-gara program sertifikasi tersebut menimbulkan gejolak, kontroversi dan penolakan di seluruh masyarakat. Misalnya, Muhammadiyah MUI (Sekum) bahkan ditentang oleh tokoh non-Muslim seperti Christ Wamena.

Hidayat menilai munculnya rencana kontroversial tersebut sangat tidak tepat, apalagi mengingat bencana Covid-19 yang menjadi perhatian negara-negara yang dilanda Islam. Munculnya rencana pandemi tersebut juga membantah pernyataan Presiden Jokowi yang membuat semua pihak fokus dan sibuk menangani Covid-19.

“Meskipun saya setuju untuk melanjutkan pertemuan sesuai adat istiadat / wasathiyah, daripada radikal / tathorruf yang dipimpin oleh Menteri Agama dan Menteri Agama rahmatan lil alamin, kita harus memberi contoh dulu, daripada membahas otentikasi; ini sudah Rencana kontroversial tersebut juga menimbulkan keresahan sosial di dalam umat dan tidak membantu membangun kekebalan terhadap Covid-19, ”kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (Senin) (7/9). -Hidayat mengkritisi dan mengingat bahwa program sertifikasi pembicara tidak pernah muncul dalam rencana kerja atau rencana kerja prioritas Kementerian Agama dan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Agama ke DPR. — Rencana tersebut tidak pernah dilaksanakan dan dibahas serta disetujui oleh Panitia Kedelapan DPR-RI. Selanjutnya, individu-individu berpenghasilan tinggi mempertanyakan Kementerian Agama Kementerian Agama sangat ingin membuat pidato ini agar terdengar seperti rencana prioritas tinggi, tetapi tidak pernah mengusulkannya sebagai rencana, apalagi pekerjaan prioritas. Berencana. Memang, sejak awal pertemuan Menteri Agama dengan Komite Kedelapan Partai Progresif Demokratik secara konsisten menolak “radikalisme tanpa definisi atau langkah-langkah” yang dibahas Menteri Agama. Namun, sejak saat itu Kementerian Agama tidak pernah mensosialisasikan suatu rencana prioritas atau nonprioritas yang telah dibuktikan oleh narasumber terkait isu aktivisme, yang harus dibahas dan disetujui oleh Panitia Kedelapan DPR-RI. Hidayat mengatakan:

Jika tujuan sertifikasi memang konsultasi dan pengadaan, selama ini Kementerian Agama bekerja sama dengan MUI telah mengadakan program pelatihan pembinaan untuk mensertifikasi banyak pembicara, terutama yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Sertifikasi lembaga (BNPT, BPIP, dll.) Bukanlah hal yang mudah dan murah.Misalnya di Kementerian Agama, guru dan guru masih banyak kendala dan kendala dalam hal sertifikasi, terutama karena terbatasnya anggaran nasional akibat pengurangan pajak, dan Konsentrasi pada kebijakan realokasi anggaran umum untuk pengelolaan covid-19.

HNW bahkan khawatir keikutsertaan Biro Nasional Penanggulangan Terorisme dan Biro Pengembangan Ideologi Pancasila dalam proyek sertifikasi akan membawa diskriminasi yang mengakar pada guru yang tidak bersertifikat. Padahal tolak ukur sertifikasi ini tidak jelas, tidak pernah disosialisasikan / diuji oleh masyarakat, dan tidak dapat memberikan hasil yang obyektif dari kepercayaan publik / ummat.

Sejarah membuktikan bahwa dakwah Muslim (Ustadz, Muballigh atau Kiyai) selalu berdiri di garda terdepan menginspirasi Uma untuk membela Republik Indonesia dari penjajah asing dan pengkhianatan oleh Partai Komunis Indonesia. Kini Menteri Agama tidak hanya melupakan cerita ini, melainkan akan memberikan penghargaan kepada para pembicara, dakwah dan pembicara atas nama radikalisme dan intoleransi sebagai ganti Pancasila, karena mereka dianggap telah mendapatkan ijazah dosen karena tidak lulus program yaitu Tentu saja, ini menyakiti hati umat Islam. Hidayat menambahkan, Kementerian Agama seharusnya tidak ngotot merumuskan rencana yang meresahkan masyarakat, yang ditolak banyak parpol. Selain itu, rencana dan anggaran tersebut tidak pernah diajukan dan disetujui DPR. “Rencana kontroversial dan tidak membuahkan hasil seperti ini harus dibatalkan. Agar Menteri Agama bisa fokus melaksanakan rencana kerja prioritasnya dan melalui rencana Kementerian Agama untuk memberikan kontribusi terbesar dalam mengatasi Covid-19, & rdq; Orang kaya

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon