Reformasi unit biaya BOS memperkuat semua aspek keadilan pembelajaran

TRIBUNNEWS.COM-Reformasi uang sekolah bantuan operasional sekolah (BOS) memperkuat keadilan kesempatan belajar di tanah air.

“Patut terpuji kebijakan yang mendorong setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan belajar yang lebih setara. Saya berharap ini patut dihargai.“ Sesuai harapan pemerintah, kebijakan ini juga harus dilaksanakan secara lokal ”, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengumumkan dalam keterangan tertulisnya Kamis (24/9) itu.

Lestari juga merupakan anggota Panitia X DPR RI dan mengungkapkan pada rapat kerja dengan X DPR RI RI Rabu (23/9) itu bahwa pendidikan dan kebudayaan Menteri Nadiem Makarim mengatakan tahun depan, penghitungan unit cost BOS akan didasarkan pada dua variabel.

Variabel pertama adalah Rstar, yang biasa disapa Lestari, yaitu Indeks Biaya Konstruksi (IKK) Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel kedua adalah indeks tinggi badan siswa (PPI) atau indeks jumlah siswa suatu sekolah di suatu daerah.

Menurut Rerie, kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan langkah strategis, yaitu Setiap warga negara memberikan kesempatan belajar yang lebih merata. Para anggota DPRD MasDem menjelaskan bahwa tanpa mempertimbangkan hal tersebut, sebenarnya mereka akan menyerap sebagian dana BOS untuk menutupi biaya tinggi, sehingga justru gagal mencapai tujuan. Rerie menjelaskan, Indeks populasi siswa akan menentukan efektivitas pendanaan BOS. Ia mengatakan: “Jumlah dana BOS yang sama pasti akan berdampak berbeda pada sekolah dengan populasi siswa berbeda.

Rerie menjelaskan bahwa ke depan dana BOS akan berbeda ke depan, karena kedua faktor tersebut maka banyak daerah yang ada.Keadilan dana BOS bukan berdasarkan kesamaan nilai, tetapi perbedaan. — -Dengan adanya perbedaan nilai dana BOS, Rerie berharap semua sekolah lambat laun menemukan banyak kesamaan, terutama sekolah di daerah terpencil dan sekolah di kota, kabupaten.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon