Wakil ketua MPR mengusulkan agar Komite Kedelapan Partai Demokrat Rakyat membentuk komite untuk menghancurkan tempat ibadah dan pembunuhan agama.

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus anggota Panitia Hidayat Nur Wahid VIII DPR RI menyatakan prihatin atas penodaan mushola tersebut. Untuk itu, ia mendorong pembentukan panitia kerja bidang keagamaan di Panitia Kedelapan DPR RI. Dengan cara ini, kekerasan terhadap ulimas dan perusakan masjid serta musala yang berkecamuk belakangan ini bisa diusut tuntas. Menurut Hidayat, kekerasan terhadap umat Islam dan perusakan masjid semakin menarik perhatian masyarakat. Uniknya, di hampir semua kasus, disimpulkan pelaku marah atau frustasi. Ia mengatakan bahwa kegiatan yang sama bisa dihentikan, dan negara sebenarnya ada untuk melindungi semua pertumpahan darah dan masyarakat Indonesia, termasuk tokoh agama dan simbol agama, seperti masjid dan musala. Demikian siaran persnya di Jakarta, Kamis (1/10). –Kekerasan Hidayat mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perusakan Uramas dan masjid terus berlanjut. Padahal, saat bangsa Indonesia memperingati peristiwa G30S / PKI. Kasus terakhir terjadi pada kasus Syekh Ali Jaber, seorang sahabat religius ternama, yang ditikam pada sebuah pertemuan di Lampung dan sebuah masjid di Dago (Bandung) dihancurkan. Terakhir, aksi perusakan (aula sembahyang disalin, kitab suci robek) Alquran dan sajadah dipotong) di Musola da Rusalam, Pasal Kemis, Provinsi Tangerang. Wanda (Hantatat) berpendapat bahwa Danten, pengawasan DPP atas tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warga negara dan simbol agama (termasuk Uma dan tempat ibadah) harus dilaksanakan. Selain itu, jika ini terkait dengan analisis kontroversial Menteri Agama, maka radikalisme menyebar melalui masjid-masjid, termasuk masjid-masjid, yang dijalankan oleh kenang-kenangan Alquran yang berbahasa Arab dan indah. Mereka yang tidak mengaji, tidak pandai bahasa Arab, dan tidak cantik akan sangat berkurang. Pada saat yang sama, Syekh Ali Jaber adalah juru bicara masjid yang moderat dan non-radikal, dia membaca Alquran, mahir berbahasa Arab, dan tampan bahkan menjadi korban teror dan radikalisme. “Undang-undang khusus itu berfungsi sebagai perlindungan bagi tokoh agama dan simbol agama. Oleh karena itu, penting untuk segera membahas dan mengesahkan RUU tersebut.” RCMP dan pemerintah harus menanggapi pelanggaran hukum yang sering terjadi. ” Persis seperti perusakan tempat ibadah dan penusukan ulama, maka Republik Rakyat Demokratik dan pemerintah harus segera membahas dan menyetujui RUU tersebut, “tegasnya. Ia menyimpulkan:” Ini salah satu tugas pokok dan fungsi Panitia Kedelapan. Salah satunya adalah mengawasi urusan agama di Indonesia. “

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon