Diperlukan koordinasi yang baik untuk menghadapi ketidakpastian dampak pandemi Covid-19

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden MPR Indonesia Lestari Moerdijat meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi di antara berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menghilangkan hambatan birokrasi dalam setiap kebijakan. Dalam manajemen pandemi Covid-19 di negara tersebut, hambatan untuk koordinasi menjadi semakin jelas.

“Koordinasi yang saya lihat memang merupakan mata rantai birokrasi kita yang lemah. Upaya untuk memperbaikinya harus dimulai dari kepemimpinan nasional, kepemimpinan daerah hingga kepemimpinan berbagai kementerian dan lembaga, dan harus ada kepemimpinan yang kuat dan implementasi koordinasi yang efektif.” , Lestari menjelaskan bahwa dirinya dipanggil Rerie dalam keterangannya, Senin (5/11). Menurut Rerie, sejak sistem orde baru, masalah koordinasi dalam birokrasi telah menjadi kenyataan. Pada saat itu, birokrasi kita akan menerapkan empat konsep, yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan penyederhanaan, tetapi sistem baru tidak akan diimplementasikan hingga pecahnya orde baru. Tidak ada konsep aplikasi. Dia menjelaskan bahwa sejauh ini, koordinasi masih menjadi masalah jangka panjang dalam birokrasi kita.

Rerie percaya bahwa birokrasi kita harus terkoordinasi dengan baik. Dia mengatakan bahwa selain itu, karena pandemi Covid-19, situasi yang dihadapi oleh Indonesia dan seluruh dunia penuh dengan ketidakpastian tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Dia berkata: “Banyak tantangan yang kita hadapi tentu membutuhkan kecepatan dan ketepatan tindakan, jadi kita perlu koordinasi yang kuat dalam birokrasi untuk mengatasi masalah yang ada,” jelasnya. Rairi menambahkan bahwa kegagapan pemerintah pada awal pecahnya Covid-19 di Indonesia adalah pelajaran umum bahwa setiap birokrasi pemerintah harus segera memperbaikinya. Menurut anggota partai NasDem, dalam dampak pandemi Covid-19 yang tidak pasti, pemerintah dan masyarakat belum sempat memperdebatkan makna sebuah kata. Karena itu, Ryry menekankan bahwa tidak ada lagi pemimpin yang harus membuat banyak penjelasan dan menimbulkan keributan.

“Dampak pandemi Covid-19 itu beragam, melibatkan bidang ekonomi, sosial dan budaya, sehingga harus ditangani secara komprehensif dan segera. Sebaliknya, kami lelah mengoreksi pernyataan pejabat,” jelas Rerie.

Untuk perawatan epidemi Covid-19, Rerie mendesak pemerintah untuk segera melakukan sejumlah besar tes skala besar untuk membuat manajemen epidemi Covid-19 lebih efektif. Presiden Laboratorium Medis Indonesia Joko Widodo mengakui dalam sebuah pertemuan terbatas bahwa Laboratorium Medis Indonesia melakukan tes skala besar dalam bentuk swab PCR.Pertemuan tersebut diadakan di YouTube pada Senin (11/5). Siaran langsung di Setpres, mencapai 4000 hingga 5.000 sampel per hari. Jumlah ini masih jauh dari target 10.000 sampel per hari. Pada saat yang sama, Worldometer menunjukkan bahwa pada hari Senin (11/5), tingkat tes berdasarkan jumlah tes per juta orang Indonesia adalah 579. Angka ini masih lebih rendah dari angka 607 di Namibia. Tes per juta penduduk. -Di Asia, proporsi tes di Indonesia masih jauh lebih rendah daripada di India, di mana 1.213 tes dapat dilakukan per juta penduduk. Bahkan di Asia Tenggara, tingkat pengujian di Filipina jauh lebih baik, dengan 1.489 tes per juta orang. Menurut Jokowi, kinerja deteksi yang buruk disebabkan oleh buruknya fungsi laboratorium publik. Dalam jaringan 104 laboratorium rujukan, hanya 53 laboratorium yang beroperasi optimal. Salah satu kendala yang ditemui adalah kurangnya tenaga laboratorium. “Tentu saja, orang yang diperbantukan dari laboratorium harus menyesuaikan di sana-sini untuk memproses sampel dalam pengujian skala besar. Mereka membutuhkan koordinasi yang baik untuk melakukan ini,” katanya.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon