Wakil Ketua Konferensi Konsultasi Rakyat Indonesia: Pengobatan pandemi Covid 19 harus lebih tepat dan efektif

Pandemi TRIBUNNEWS.COM-Covid-19 belum menemukan akhir dari penyebaran kasus yang terkontaminasi di Indonesia. Menurut data terbaru dari Covid-19 Accelerated Management Working Group, jumlah kasus positif harian tertinggi adalah 1.043 Selasa lalu (9/6/2020). Oleh karena itu, sejak pengumuman pertama pada awal Maret, jumlah total kasus di Indonesia adalah 33.076 pasien positif.

Awal pada hari Minggu (7 Juni 2020), jumlah kasus positif setiap hari meningkat sebesar 672. Kemudian Senin (6/8/2020) jumlah kasus baru meningkat menjadi 847, dan hari ini telah meningkat menjadi lebih dari 1.000. Grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah penularan Covid-19 masih tinggi, bahkan ada kecenderungan meningkat dari hari ke hari.

Syarief Hasan, wakil ketua MPR Partai Demokrat Indonesia, mempertanyakan keputusan pemerintah untuk menanggapi pandemi Covid-19. Karena pemerintah telah mengambil banyak langkah, angka positifnya tidak berkurang signifikan. Kalaupun pemerintah dilengkapi dengan PERPPU No. 1 tahun 2020, pemerintah sudah menyiapkan dan mengeluarkan banyak anggaran untuk menangani Covid19.

Beberapa orang juga mempertanyakan bahwa kebijakan pemerintah memberikan perlakuan istimewa di bawah keadaan PSBB tinggi. Jumlah kasus positif. Pemerintah terus melonggarkan PSBB. Pemerintah sudah mulai membuka mal-mal besar, namun masih banyak kesepakatan sanitasi yang ketat yang belum dilaksanakan. “Pemerintah harus memainkan peran aktif untuk mengurangi tingkat peningkatan kasus harian melalui berbagai kebijakan dan kemampuan, dan tidak dapat merumuskan kebijakan kontraproduktif,” atau memungkinkan orang untuk memilih antara PSBB atau kegiatan eksternal sambil tetap mematuhi perjanjian kesehatan. Syarief Hasan melanjutkan.

“Pemerintah harus belajar banyak dari Korea Selatan dan negara-negara lain. Mereka memberlakukan pembatasan ketat pada awal pandemi. Sekarang, setelah benar-benar mengurangi jumlah kasus, mereka memulai kembali berbagai kegiatan. Jumlah kasus hanya meningkat 20. Dia berkata: “Meskipun mereka membuka pusat ekonomi dan sosial, mereka tetap mematuhi perjanjian sanitasi,” tidak hanya Korea Selatan, tetapi juga Jepang. Negara yang dikenal sebagai Chaoyang dibuka kembali hanya setelah pukul 11. Jumlah kasus bertambah dalam dua minggu. Selandia Baru juga mencabut blokade setelah mendaftarkan nol kasus dalam dua minggu. Indonesia tidak hanya belajar cara melonggarkan pembatasan, Indonesia juga harus menggunakan kemampuan pemerintah Jepang dan Selandia Baru untuk secepatnya Melacak situasi membuat mereka tidak menyebar terlalu banyak. Orang-orang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada negara mereka. Sekarang pemerintah harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sosial yang utama. Bisakah pemerintah menyelesaikannya— “Hati-hati?” Republik Rakyat Demokratik dan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) mengesahkan resolusi PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 untuk membantu Covid-19 melalui fungsi pengawasan dan legislasi, sehingga diharapkan pemerintah dapat berfungsi dengan baik. Pertanyaannya sekarang. Dengan kemampuan manajemen anggaran pemerintah yang kuat, dapatkah pemerintah berhasil mengatasi wabah Covid 19? Knowledge Group mengklaim bahwa Indonesia menempati urutan ke-97 di antara 100 negara teraman dengan Covid-19 di dunia. Dia mengatakan ini adalah situasi yang sangat mengkhawatirkan. -Para Anggota Dewan Tertinggi PDP Partai Demokrat menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati, kritis dan matang dalam merumuskan kebijakan agar dapat menggunakan anggaran sebesar itu secara efektif. Pemerintah seharusnya tidak hanya mengharapkan ketaatan masyarakat, tetapi tidak bisa dibarengi dengan langkah tegas dan strategis.

“Pemerintah harus berperan besar dalam menyelesaikan masalah, karena pemerintah memiliki kekuasaan dan anggaran, tidak menunggu penyelesaian masalahnya sendiri,” pungkas Syarief Hasan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon