Syarief Hasan merekomendasikan pembekuan masuk TKA ke Indonesia

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden MPR Indonesia Syariefuddin Hasan meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan, salah satunya adalah menangguhkan masuknya pekerja asing ke Indonesia. Penangguhan ini akan dilaksanakan sampai mediator atau agen independen yang ditunjuk menyelidiki keberadaan, jumlah dan klasifikasi pekerja asing (terutama pekerja Cina). Selama ada kesempatan dan mengawasi pekerjaannya, orang Indonesia saat ini memenuhi syarat untuk pekerjaan apa saja, “kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/5/2020). Sebelumnya, hasil survei Indian Barometer dan Pusditbang RRI yang dirilis pada 26 Mei 2020 menunjukkan 84,3% masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani pengangguran dan kemiskinan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran meningkat tajam. Tingkat kemiskinan naik menjadi 21,3%.

Khusus saat pandemi Covid-19, data Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyebutkan jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 mencapai 15 juta. Oleh karena itu, Syarief Hasan menyayangkan masih ada sebagian dari China. Tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.

“Kenapa-ada TKA, apalagi TKA? Bukankah itu syarat tenaga kerja yang berasal dari Indonesia? Kalau tenaga kerja Indonesia tidak dibutuhkan masyarakat sendiri tidak akan bias. Apakah TKA memiliki kualifikasi professional dibidangnya? Tanyanya.

Menurut Syarief Hasan, TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki gelar ahli agar bisa menularkan ilmunya kepada TKI. Yang tak kalah penting adalah legalitas TKA asal China yang kerap menjadi kontroversi di masyarakat.

“Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi keresahan sosial yang disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Kalaupun Indonesia dilanda Covid-19, tenaga asing masih melewati tempat-tempat seperti Banyuwangi, Makassar, dan Kendala. “Padahal penerbangan internasional dilarang, terutama dari negara yang pernah kaget China seperti Co-19,” kata Syarief Hasan.

Wakil Ketua MPR Partai Demokrat mendukung Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25/2020. Namun hal ini perlu ditekankan kembali dengan membekukan kebijakan TKA dan mengutamakan tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta tim investigasi yang terdiri dari DPR, pemerintah daerah atau lembaga independen (seperti inspektur) untuk menyelidiki keberadaan, jumlah dan klasifikasi TKA, terutama TKA asal China. Ia menambahkan: “Tenaga kerja asing, terutama tenaga kerja asing asal China masuk. Sehingga tenaga kerja Indonesia dapat terserap secara maksimal sehingga membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.”

Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan rumah tangga Perusahaan menawarkan kemungkinan besar untuk memperoleh sumber daya alam Indonesia sehingga mereka bisa mempekerjakan tenaga kerja Indonesia daripada tenaga asing. Dengan demikian, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hakikat dan penyelenggaraan perekonomian Indonesia dapat terwujud.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon