Bertemu dengan pemimpin MPR RI Menhan untuk membahas UU Jalan Raya Nasional dan HIP

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Juru bicara Musyawarah Rakyat Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Jinlindra, menilai Pancasila tidak perlu dipertanyakan. Pancasila tidak boleh diperdebatkan, tapi harus dipraktekkan. Tidak ada ruang bagi ideologi lain untuk menggantikan Pancasila. Ideologi transnasional seperti komunisme, fasisme, liberalisme, kapitalisme, dan radikalisme atas nama agama tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia dengan semangat gotong royong dan simpati. Prabowo juga mencontohkan, ke depan tidak akan ada lagi kontroversi terkait hari jadi Pancasila yang ditetapkan oleh Presiden Jokovy dalam Perpres Nomor 24 Tahun 2016. Keputusan Presiden tersebut diterima oleh rakyat Indonesia karena mengemban penetapan seluruh rangkaian Pancasila. Proses ini dimulai pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian berkembang dalam teks “Piagam Jakarta” pada tanggal 22 Juni 1945, hingga akhirnya tercapai mufakat pada tanggal 18 Agustus 1945, sebagai kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar bangsa. . -Sebagai prajurit yang menghormati Sapta Marga, sumpah prajurit dan kewajiban militer, kecintaan Pak Prabowo kepada Indonesia tidak diragukan lagi. Usai bertemu dengan Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan, Baksoet mengatakan: Selasa (6/9/20) .. Hadir pula Wakil Presiden MPR. RI termasuk Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad. Jajaran Kementerian Pertahanan yang hadir antara lain Penasihat Khusus, Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin (pensiunan), Sekretaris Jenderal Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Inspektur Jenderal, Letnan Jenderal Ida Bagus Purwalaksana, dan Panglima Strategi Pertahanan Rodon Pedrason Panglima Strategi Pertahanan Brigjen Rodon Pedrason.

Mantan Ketua DPR RI ini menegaskan bahwa Ketetapan MPRS No. XXV / MPRS / 1966 masih berlaku. TAP MPRS yang ditandatangani oleh Jenderal AH Nasution sebagai ketua MPRS berisi tentang pembubaran ICP, deklarasi organisasi yang dilarang secara nasional di ICP Indonesia, dan larangan melakukan kegiatan komunikasi. Atau perkembangan doktrin Partai Komunis / Marxis-Leninis. Soal ideologi memang sudah tidak diragukan lagi. Menutup pintu pertemuan komunis membutuhkan sikap tegas, patriotisme, dan jiwa nasionalis yang kuat. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan selaku Kementerian Teknologi Pertahanan, dan Tentara Nasional Indonesia. (TNI) bersama-sama sebagai pengguna Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari benteng perisai, yang merupakan garda terdepan pertahanan, pemeliharaan dan perlindungan, tegas Pan Suola.

Menteri Pertahanan dan Menteri Pertahanan Ban Ki-moon juga hadir dalam pertemuan tersebut Menjelaskan UU Ideologi Pancasila (RUU Harbi). Prabowo mengatakan telah membentuk tim peneliti untuk mengkaji UU HIP kasus per kasus. Ia mendukung UU HIP karena RUU itu bertujuan Dalam menjaga ideologi Pancasila serta memperkuat eksistensi dan kewenangan Panitia Pembangunan Ideologi Pancasila (BPIP).

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menambahkan bahwa untuk memperkuat ideologi Pancasila dalam UU HIP tidak hanya perlu masuk ke TAP MPRS nomor XXV XXV. Pada tahun 1966, Pembukaan mencabut UU HIP, namun harus dicantumkan sumber hukum yang menekankan perlindungan Pancassila dari bahaya dan praktik liberalisme / kapitalisme serta nilai-nilai yang terkait dengan Pancassila. Pentingnya konflik kesadaran beragama tentang bahayanya .– “Rencana kerja MPR RI 2019 juga dibahas. Dalam rangka pengusulan Prinsip Kebijakan Nasional (PPHN), Pak Prabowo berpandangan bahwa Indonesia harus melakukan perencanaan strategis di semua bidang termasuk pertahanan negara, oleh karena itu MPR RI sangat penting melakukan penelitian tentang prinsip-prinsip kebangsaan. Kebijakan, ini adalah panduan bagi presiden dan pemerintah untuk mencapai rencana pembangunan berkelanjutan, “kata Bamso.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon