Bamsoet: Menghadapi krisis global, saatnya untuk kembali ke ekonomi Pancasila

Bogor TRIBUNNEWS.COM-Presiden MPR Indonesia Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa ia sedang menuju kebangkrutan besar-besaran karena pandemi global Covid-19. Sistem ekonomi global sudah diperbaiki.

Virus Covid-19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, ekonomi, sosial dan politik, tetapi juga menyebabkan krisis global karena dampak parah liberalisasi dan kapitalisme. -Ini telah menjadi peluang bagi negara-negara dengan sumber daya alam yang kaya seperti Indonesia untuk menjaga kedaulatan mereka di bidang ekonomi, tidak hanya mengandalkan globalisasi. Salim, Mubyarto, Dawam Rahardjo, hingga sekarang Didin S Damanhuri dan Elani Yusti Kartu (Erani Yustika). Sebagai sistem ekonomi yang unik dan benar, ekonomi Pancasila dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada 1945 sebagai perwujudan dari lima sila Pancasila, yaitu keadilan sosial untuk semua orang Indonesia. Narasumber seminar dan bedah buku “Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi” hasil kerjasama MPR RI, Institut Penelitian Pertanian Bogor (IPB) dan Publishing House IPB, di Bogor, Sabtu (20/06 / 2020) .- — Menteri PPN / Ketua Bappenas Suharso Monoarfa, Ketua IPB Arif Satria Ketua UI Ari Kuncoro, Wakil Presiden IPB Erika Budiarti Lakoni, Profesor Mudrajat Kuncoro dari UGM, Profesor Didin S Damanhuri dari IPB, IPB Nunung Nuryantono Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, Direktur Jenderal INDEF Tauhid Ahmad dan Ahmad Erani Yustika, Direktur Ekonomi Senior INDEF. Majelis Nasional Indonesia menjelaskan bahwa para pendiri Indonesia dengan jelas membentuk sistem ekonomi nasional Indonesia, bukan sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi entitas ekonomi utama.

— Dalam ekonomi kapitalis, individu dan pasar dominan dalam menentukan perekonomian. Perilaku ekonomi.

Sistem ekonomi kami adalah ekonomi Pancasila, yaitu manajemen ekonomi nasional berdasarkan nilai Pancasila, yang mengutamakan agama, kemanusiaan, etnis, demokrasi dan keadilan sosial. Etika ekonomi dan bisnis dijelaskan oleh Bapak Bamsoet: “Sesuai Ketetapan MPR / MPR / 2001 Nomor 6 tentang Etika Kehidupan Bangsa”. -Wakil ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia menekankan bahwa etika, kolusi antara manajer dan pengusaha, dan perilaku monopolistik tidak konsisten dengan standar moral kehidupan nasional.

Metode ini akan berdampak negatif pada kesejahteraan sosial dan merusak nilai keadilan sosial.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon