Penolakan UU Cipta Kerja, MPR RI Wakil Direktur: Buruh Non Partai, Pegawai dan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia, kembali mengutarakan penolakannya terhadap undang-undang komprehensif tersebut. Menurut dia, pemerintah harus menyerap dulu keinginan rakyat. Karena RUU itu ditolak oleh semua pekerja dan sektor masyarakat lainnya, RUU ini juga menyoroti konten Undang-Undang Ketenagakerjaan (hukum komprehensif) yang tidak baik untuk rakyat. Misalnya, karena Pasal 88C (2) hanya menetapkan upah minimum provinsi (UMP), persyaratan upah minimum kabupaten / kota (UMK) hilang.

Baca: Menunggu Waktunya COVID-19, Indonesia Akan Uji Vaksin

“Kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, hampir semua provinsi memiliki PMU lebih kecil dari UMK, akibatnya biaya tenaga kerja semakin rendah. Dan Syarief berkata: “RUU itu menunjukkan keadilan bagi pekerja, karyawan, dan orang kecil. — Undang-Undang Cipta Karya juga menetapkan peraturan pesangon, yang kualitasnya menurun dan tidak pasti. Nilai pesangon bagi pekerja yang terkena PHK pemerintah mengalami penurunan karena pemerintah menilai aturan lama belum dilaksanakan.

“RUU tersebut akan memudahkan perusahaan untuk memberhentikan pekerja karena pesangon lebih rendah.” Syarief mengatakan: “Aturan baru ini justru lebih bisa ditegakkan, dan tidak dekat dengan masyarakat.” Dia juga mengomentari pembatalan pelanggaran aturan. Hukuman pidana perusahaan sangat disesalkan. UU Komprehensif menggunakan landasan hukum untuk pengelolaan administrasi, sehingga pengusaha Syarief Hasan mengatakan: “Pelanggaran aturan hanya bisa dikenai sanksi denda. Karena pelanggaran hanya bisa dikenai sanksi administratif, mereka dilanggar semena-mena. RUU ini juga memungkinkan penunjukan kontraktor. Pekerja tetap menjadi sulit dan PHK juga akan difasilitasi. Anggota dewan senior Demokrat Syarief Hasan percaya bahwa selain hilangnya jaminan sosial pekerja, terutama jaminan kesehatan dan perlindungan pensiun, setiap kebijakan dan undang-undang yang dikeluarkan harus Menanggapi keinginan-keinginan berikut: partisipasi rakyat dan rakyat. Suara rakyat harus didengar karena pemerintah tidak melayani rakyat? ”“ Tanya Syarief Hasan.

– Penolakan dan demonstrasi yang tak terhitung jumlahnya di masyarakat menunjukkan bahwa, UU Septakaria tidak baik untuk masyarakat. “Pemerintah dan Republik Demokratik RI sebaiknya tidak menggunakan pandemi ini untuk mengeluarkan undang-undang yang tidak perlu karena Syarief Hasan menjelaskan:” Mereka berbahaya bagi penduduk. RI akan lebih fokus pada penanggulangan Covid Rencana pandemi -19. Mengingat angka positif Covid-19 semakin meningkat setiap hari, tertinggi di kawasan ASEAN, dan tidak ada tanda-tanda penurunan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk fokus dan memprioritaskan Covid-19 dalam pembahasan kali ini. Mengesahkan RUU Hak Cipta dalam kondisi yang tidak stabil.

“Pemerintah harus hadir dalam rapat tersebut dan selalu menyerap harapan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, jangan sampai mempersulit masyarakat di era Covid-19 dalam menyelesaikan tugasnya, tutup Syarief Hasan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon