Wakil Presiden Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) meminta pemerintah untuk mengantisipasi masyarakat kelas menengah yang dicurigai miskin

TRIBUNNEWS.COM-Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, meminta pemerintah memperhatikan kelas menengah yang terdampak wabah Covid-19. Gelombang PHK, PHK atau hilangnya pendapatan membuat kelompok ini dirugikan secara ekonomi. Leistari mengatakan: “Kebijakan untuk membantu kelas menengah harus dipertimbangkan karena mereka rentan terhadap kemiskinan pasca PHK.” Leistari biasa disebut sebagai “Ruili” dalam pernyataannya, Rabu (29/4). -Rerie mengatakan bahwa kelompok masyarakat kelas menengah telah berperan dalam mendukung perekonomian nasional. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa 115 juta orang Indonesia adalah kelas menengah, terhitung hampir setengah dari total populasi Indonesia, sekitar 260 juta.

Pada tanggal 20 April 2020, Departemen Tenaga Kerja mencatat 2,1 juta orang dari 116.370 perusahaan yang di-PHK dan di-PHK. Rerie mengatakan jika penanggulangan pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama dari perkiraan, jumlah kelas menengah yang rentan terhadap kemiskinan bisa terus meningkat. Menghadapi dampak epidemi Covid-19. Misalnya, pembebasan pajak penghasilan pekerja (PPh), yang meluas tidak hanya untuk manufaktur tetapi juga ke 18 industri lainnya. Terlebih lagi, karena kelas menengah memiliki banyak orang, maka perlu dipertimbangkan mekanisme untuk memberikan mereka bantuan, “kata Rui Rui.

Rui Rui kemudian mengajukan beberapa keluhan dari kelas menengah, seperti tagihan listrik yang tidak disubsidi. Biaya pendidikan sekolah swasta, termasuk pinjaman ke bank .—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————indayaindia-indonesia-indonesia.org.htm. Jelas, jumlah uang ini tidak dapat menebus biaya operasi keluarga yang sudah terlalu tinggi. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama mempertimbangkan bagaimana mencegah mereka tenggelam lebih dalam, “kata Rerie.

Selain itu, Ruili juga berharap bahwa pemerintah dapat segera memperbarui data penerima jaminan sosial sehingga kelompok tersebut dapat dimasukkan dalam sistem jaminan sosial. Terpengaruh oleh PHK Kelas menengah Leiri menambahkan bahwa jika data tersebut valid, pemerintah juga dapat mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam distribusi bantuan sosial .— Kecepatan dan ketepatan memperbarui data. Dia menyimpulkan: Ini dapat mencegah pekerja yang terkena pandemi Covid-19 untuk pindah dari kota besar ke kampung halaman, sehingga menentukan rantai distribusi. “

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon