Kekayaan bersih tinggi: Mengatasi pandemi Covid-19 melalui karantina regional daripada rencana darurat sipil

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), menilai rencana Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan operasi darurat sipil untuk mengatasi wabah virus Covid 19 merupakan kebijakan yang tidak proporsional dan harus dibatalkan. . -Hidayat salah. Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam menghormati hukum dan hak asasi manusia (HAM) adalah asas proporsionalitas, yaitu kebijakan pemerintah harus sesuai dengan cakupan kebijakan eskalasi dan ancaman yang ada. Jika tidak proporsional, dampak yang merugikan akan semakin parah dan mempengaruhi orang lain. Ia mengatakan dalam siaran pers yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (31/3) sore: “Ini seperti membunuh nyamuk dengan peluncur roket, bukan menyemprot nyamuk.” Ini relevan karena Chokovi bisa jadi ancaman. Masyarakat, karena dianggap belum melaksanakan regulasi jarak fisik / sosial, korona korban terus berjatuhan, dan ancaman darurat sipil yang direncanakan akan dilaksanakan dapat mengurangi atau menakut-nakuti masyarakat untuk tetap di rumah, namun terdapat bahaya yang lebih besar yaitu Ancaman bagi kehidupan. demokrasi.

Ia mengatakan bahwa pada tahun 1959, ketentuan “Perpu No. 23” tentang negara berbahaya menjadi dasar ancaman terhadap demokrasi pada saat itu, dan ketentuan tersebut menjadi dasar untuk diberlakukannya darurat sipil pada saat itu. Kemungkinan-kemungkinan potensial harus dihindari, apalagi ketentuan masalah darurat sipil tidak ada kaitannya dengan penanganan Covid 19. Pemerintah bahkan belum menyatakan pemberontakan terhadap Covid 19, juga tidak mengancam Majelis Nasional untuk menggulingkan pemerintah atau membubarkan Republik. Indonesia, pertama-tama, adalah syarat-syarat yang dimaksud dalam “Perpu”.

Selain itu, ketentuan “Perpu” tidak ada kaitannya dengan era demokrasi dan era pandemi korona, misalnya Pasal 17 memberdayakan unit gawat darurat sipil untuk memahami situasi darurat. Dialog di biro telepon atau biro penyiaran untuk membatasi penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia. Ia mengatakan: “Tentunya, ini tidak ada kaitannya dengan merebaknya virus Covid 19.” Kekayaan bersih yang tinggi meningkatkan penafsiran peraturan pemerintah alih-alih SK No. 23 tahun 1959, yang mengatur kondisi berbahaya dan kemudian menjadi UU No. 1 tahun 1961 Hukum juga sangat kuat dalam mengarahkan situasi berbahaya yang berkaitan dengan bahaya fisik, seperti bahaya militer atau kerusuhan, yang tidak ada hubungannya dengan epidemi.

“Jika kita melihat penjelasannya, teori itu menggunakan ilmu perang. Ini jelas tidak masalah,” ujarnya. Sesuai dengan era reformasi, UU Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007) dan UU yang ditandatangani olehnya, UU Kesehatan dan Karantina (UU No. 6/2018). Guna mendukung pelaksanaan kedua undang-undang tersebut, meski konsekuensinya terkait dengan APBN yang disediakan pemerintah negara, FPKS juga siap merevisi undang-undang APBN untuk mendukung langkah alokasi anggaran (jika dilakukan tindakan karantina daerah) karena pemerintah pusat harus memastikan bahwa kebutuhan dasar warga negara Indonesia. permintaan. Kawasan karantina. Jenjang tertinggi antara pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah, dengan sosialisasi penduduk terbesar dan dukungan penuh kepada tenaga kesehatan, ditambah rencana redistribusi anggaran (dari jabatan kementerian dan infrastruktur) Tidak mendesak untuk dibangun, Insya Allah, tidak cukup untuk mengatasi “teror” virus Covid-19. Dengan komitmen dan persiapan yang cukup, Insya Allah kekacauan akibat blokade India tidak terjadi di Indonesia. – “Oleh karena itu, tidak perlu membahas darurat sipil COVID-19 yang belum tentu bisa mengatasi COVID-19, tapi bisa jadi ‘teror’ kehidupan demokrasi,” kata Ketua Panitia VIII DPR RI Urusan Bencana. -Untuk referensi, Senin (30 / 3) Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kebijakan pembatasan sosialOperasi skala besar yang dilakukan oleh pemerintah saat ini harus disertai dengan darurat sipil. Namun, juru bicara kepresidenan Fajrul Rahman (Fajrul Rahman) kemudian menjelaskan bahwa jika pembatasan sosial skala besar tidak berhasil, kebijakan darurat sipil adalah pilihan terakhir. Itu sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Karantina. Dia menyimpulkan: “

Darurat bukanlah pilihan untuk memecahkan masalah, atau pengganti. Jika pembatasan sosial berskala besar tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka pilihan terakhir adalah isolasi regional.”

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon