Koordinasi yang baik diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian dampak pandemi Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Lestari Moerdijat meminta pemerintah meningkatkan koordinasi di antara berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menghilangkan hambatan birokrasi dalam setiap kebijakan. Dalam penanganan pandemi Covid-19 di negara tersebut, hambatan koordinasi menjadi semakin terlihat. -Saya pikir koordinasi adalah tautan lemah birokrasi kita. Leistari menjelaskan, Leistari memanggilnya seorang kenalan dalam sebuah pernyataan, Senin (11/5). Reilly menilai, sejak rezim orde baru, masalah koordinasi di birokrasi menjadi perhatian. Saat itu, ada empat konsep yang bisa diterapkan dalam birokrasi kita, yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan partisipasi. Tetapi konsep ini tidak diterapkan sampai pembubaran orde baru. Dia menjelaskan, selama ini koordinasi masih menjadi persoalan jangka panjang dalam birokrasi kita.

Menurut Rerie, koordinasi yang baik dalam birokrasi kita mutlak diperlukan. Selain itu, imbuhnya, akibat pandemi Covid-19, kondisi yang dihadapi Indonesia dan seluruh dunia penuh ketidakpastian tahun ini dan beberapa tahun mendatang. Dijelaskannya, ada koordinasi yang kuat di dalam birokrasi agar masalah yang ada bisa kita atasi.

Kegagapan yang dimulai oleh pemerintah Indonesia pada awal wabah Covid-19 diharapkan menjadi pelajaran bersama yang harus segera diperbaiki di setiap kelas. Birokrasi pemerintahan. -Menurut anggota parlemen dari Partai NasDem, pemerintah dan masyarakat belum sempat membahas makna kata-kata tersebut sementara dampak pandemi Covid-19 masih belum pasti. Oleh karena itu, Ryry menekankan bahwa tidak ada pemimpin yang akan mengeluarkan banyak pernyataan penjelasan dan menimbulkan protes yang kuat.

‚ÄúDampak pandemi Covid-19 beraneka ragam mulai dari ekonomi, sosial, bahkan budaya. Oleh karena itu, perlu penanganan yang memadai dan harus segera dilakukan. Padahal, kami sangat terjerat dengan pernyataan para penanggung jawab. “Penjelasan Rerie.

Terkait penanganan wabah Covid-19, Rerie mengimbau pemerintah segera menerapkan penanganan skala besar. Lakukan tes dalam jumlah yang cukup untuk menangani epidemi Covid-19 dengan lebih efektif. Presiden Joko Widodo mengakui, dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung Sekretariat YouTube, Senin (11/5), laboratorium kedokteran Indonesia melakukan uji skala besar berupa sampel PCR hingga 4.000 hingga 5.000 per hari. Sampel. Angka ini masih jauh dari target 10.000 sampel per hari.

Sementara itu, Worldometer mencontohkan, hingga Senin (11/5), angka tes berdasarkan tes per sejuta orang Indonesia adalah 579. Angka ini masih lebih rendah dari level implementasi Namibia. 607 tes per juta orang.

Di Asia, test ratio Indonesia masih jauh lebih rendah dibanding India, India bisa melakukan 1.213 pengujian per satu juta penduduk. Bahkan di Asia Tenggara, Filipina memiliki rasio tes yang jauh lebih baik, dengan 1.489 tes per satu juta orang – menurut Jokowi, alasan kinerja tes yang buruk adalah fungsi laboratorium pemerintah yang tidak memadai. Dari 104 jaringan laboratorium rujukan, hanya 53 laboratorium yang beroperasi dalam kondisi terbaik. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya tenaga laboratorium.

Rerie berkeyakinan bahwa keterbatasan tersebut harus segera diatasi melalui kerjasama dan koordinasi dengan banyak institusi dengan personel laboratorium, agar dapat membantu mereka menguji sampel di laboratorium. Pengujian Covid-19 skala besar. Dia berkata: “Tentu saja, penyesuaian harus dilakukan di sana-sini sehingga staf di laboratorium tambahan dapat menangani sampel dalam pengujian skala besar. Koordinasi yang baik diperlukan untuk mencapai hal ini.”

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon