Proyek Syarief Hasan Food Estate: Pemerintah harus belajar dari kejadian-kejadian di masa lalu

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) Partai Demokrat Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk cermat menghitung dan mempertimbangkan food park dalam rencana implementasi rencana tersebut di Kalimantan Tengah. Memang dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berkali-kali menerapkan rencana kebun pangan, namun hasilnya tidak sia-sia. Tanah ini dikembangkan pada masa pemerintahan Soeharto, tetapi gagal. PLG yang lama hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Pembukaan lahan ini dengan mengubah rawa gambut dan rawa menjadi sawah menyebabkan kerusakan lingkungan. Pemerintah harus belajar dari peristiwa masa lalu agar tidak terulang kembali. Lahan yang dulunya rawa dan rawa sangat rentan dan heterogen Lahan suboptimal yang telah terdegradasi selama 25 tahun sejak dibuka menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan tidak dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Hassan, anggota Dewan Tertinggi Demokrat, juga mendesak pemerintah untuk lebih berhati-hati: “Pemerintah harus melakukan penelitian komprehensif dengan para ahli dan sarjana di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Dia berkata:” Oleh karena itu, ketika Merak memberi makan dan mencetak 1,2 juta hektar sawah, tidak akan Terjadi kesalahan yang sama. “

Moi, anggota panitia yang membidangi pertahanan negara, saya juga mempertanyakan keputusan pemerintah. Penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai rencana utama departemen di bidang pangan bukan fungsi utamanya. Selain itu, belakangan ini, Di Laut China Selatan, yang mengangkangi Laut Natuna Utara, sengketa antara China dan Amerika Serikat semakin meningkat, “katanya.

Dia juga percaya bahwa Kementerian Pertahanan Nasional juga harus fokus pada pengembangan militer. Ia mengatakan: “Kementerian Pertahanan harus menjadi departemen pertama. Memang Kementerian Pertanian adalah lembaga yang paling dekat dengan rencana ketahanan pangan.” Kerja sama dan koordinasi sudah berjalan dengan baik, tetapi pemerintah harus menempatkan lembaga ini sesuai dengan tugas pokoknya. Namun, jika pemerintah tetap menganggap Departemen Pertahanan Negara sebagai departemen utama, kebijakan ini dapat melanggar Undang-Undang Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2002. Hassan

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon