Tapera (Syarief Hasan) diresmikan

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 dan secara resmi mengeluarkan Rencana Tabungan Perumahan Rakyat (disebut juga Tapera). Namun, rencana tersebut memicu protes karena dalam konteks ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19, sumbangan pemerintah seperti Tapera akan memotong gaji pegawai negeri dan swasta sebesar 3%. Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta pemerintah memberikan penjelasan soal biaya. Syarief Hasan dalam pidatonya di Jakarta, Kamis (4/6/2020), mengatakan pemerintah harus menjelaskan mekanisme tersebut. Bagaimana dengan karyawan yang sudah memiliki rumah? “Untuk apa uang itu?” Tanya Syarief Hasan.

Seperti kita ketahui bersama, selain karyawan dan karyawan, pengusaha juga merasa dirugikan dengan pemotongan ini. Padahal, pemberi kerja harus menurunkan gaji setiap pekerjanya sebesar 0,5%. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, rencana Tapera akan membebani pengusaha kecil dan menengah yang berjuang menjaga stabilitas bisnisnya selama pandemi Covid-19.

Rencana tersebut tidak bermaksud bertentangan dengan niat pemerintah untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional. Sebagai asosiasi atau asosiasi industri di Indonesia, Apindo dengan tegas menolak rencana tersebut.

Menurut Syarief Hasan, kebijakan Tapera tidak mendesak di saat wabah Covid-19 masih berjuang untuk bertahan. — “Tabungan rumah bisa ditabung dengan model lain, tanpa harus menurunkan gaji karyawan, dan tidak akan menekan pengusaha kecil dan menengah. Belum lagi karyawan akan mendapat banyak pemotongan. Sama seperti BPJS pemerintah Pengurangan iuran yang semakin meningkat, mau tidak mau menghancurkan situasi keuangan karyawan, ”ujarnya. Jika gaji karyawan dipotong untuk membayar iuran Tapera, tingginya harga karyawan akan terus membumbung tinggi. Situasi ini akan menekan keuangan publik – Syarief Hasan mengenang dana Tapera adalah dana raksasa. Karena itu, pengelola Tapera harus kembali transparan dan meninggalkan cara lama mengelola dana besar.

“Manajer, supervisor dan karyawan harus membayar, jadi pengelolaan dana ini juga sangat rapuh.” Ungkapnya. , Juga harus memperhatikan inflasi real estat. Padahal jika dibandingkan dengan sektor lain, sektor real estate memiliki tingkat inflasi paling tinggi. Selain itu, konsep Tapera adalah konsep jangka panjang, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan harga rumah akan naik beberapa kali lipat.

“Pemerintah harus mempertimbangkan hal ini. Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh menaikkan lagi retribusi karena kenaikan harga real estat. -Syarief Hasan juga mengimbau pemerintah untuk mengoordinasikan lembaga penyedia pembiayaan perumahan agar tidak tumpang tindih rencana. Misalnya BP Program Supplemental Service Delivery (MLT) Jamsostek yang juga memberikan pembayaran uang muka fasilitas pembiayaan perumahan dan kredit kepemilikan rumah (KPR). PT Asabri juga meloloskan jaminan hari tua (THT), santunan pekerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM) ) Kepada TNI, Porri, PNS, Kemenhan, dan Polri PNS untuk memberikan program pinjaman dini bebas bunga (PUM) KPR dan nilai tunai iuran pensiun (

NTIP). ”Ia mengatakan,“ Tidak boleh digunakan kembali Apapun rencana, rencana tersebut pada akhirnya akan menghalangi dan merugikan mereka yang menerima berbagai pengurangan gaji, serta mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. ”.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon