Penolakan UU Cipta Kerja, MPR RI Wakil Direktur: Buruh Non Partai, Pegawai dan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan kembali mengutarakan penolakannya terhadap undang-undang yang komprehensif. Menurut dia, pemerintah harus menyerap dulu keinginan rakyat. Pasalnya, RUU tersebut ditolak oleh semua pekerja dan sektor masyarakat lainnya. -Dia juga menekankan isi undang-undang yang komprehensif, yang tidak baik bagi masyarakat. Misalnya, Pasal 88C (2) hanya mengatur Upah Minimum (UMP) di tingkat provinsi sehingga mengakibatkan hilangnya Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK).

Baca: Setelah menunggu lama COVID -19, Indonesia akan uji vaksin

“Kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, hampir semua provinsi memiliki UMP lebih kecil dari UMK, sehingga upah pekerja lebih tinggi. RUU tersebut telah menunjukkan keadilan bagi pekerja, karyawan dan masyarakat biasa, ”kata Syarief: -Rancangan Undang-Undang penciptaan lapangan kerja juga mencakup penurunan kualitas dan ketentuan pesangon yang tidak pasti, dan nilai pesangon bagi pekerja yang terkena PHK juga menurun. , Karena pemerintah menilai aturan lama belum dilaksanakan. Kata Syarief. Ia juga menyayangkan pembatalan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan. Undang-undang yang komprehensif menggunakan landasan hukum administratif, sehingga pengusaha yang melanggar aturan bisa dibatalkan. Hanya bertanggung jawab denda berupa denda. Syarief Hasan menyayangkan hal ini karena Pelanggaran sewenang-wenang, karena hanya akan kena sanksi administratif.Selain itu, RUU tersebut akan mempersulit pengangkatan pekerja kontrak sebagai karyawan jangka panjang, dan pemecatan juga akan difasilitasi. Selain hilangnya jaminan sosial pekerja, khususnya asuransi kesehatan Dan perlindungan pensiun. Harus mendengar suara rakyat, karena pemerintah tidak bekerja untuk rakyat? Tanya Syarief Hasan .

Penolakan dan banyaknya protes dari tokoh masyarakat menunjukkan bahwa RUU penciptaan lapangan kerja tidak baik untuk rakyat. Syarief Hasan mengatakan: “Pemerintah dan DPR RI semestinya tidak memanfaatkan situasi pandemi ini untuk mengesahkan undang-undang yang tidak perlu karena merugikan penduduk. “RI akan lebih memperhatikan rencana penanganan pandemi Covid-19. Karena angka positif Covid-19 semakin meningkat setiap hari, angka tertinggi di kawasan ASEAN tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, sehingga pemerintah dituntut untuk fokus dan mengutamakan Covid-19. , Alih-alih membahas RUU. Ciptakan lapangan kerja dalam situasi yang tidak stabil saat ini. “Pemerintah harus hadir dan selalu menyerap ekspektasi masyarakat dan layanan terbaik, daripada membiarkan orang-orang di pandemi Covid-19 menanggung lebih banyak Tugas “, tutup Syarief Hasan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon