Syarief Hasan: Prioritaskan UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional

Syariefuddin Hasan, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan pemulihan ekonomi bagi peserta UMKM sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Karena UMKM merupakan tulang punggung dan pilar perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang 60% dari PDB dan menyerap hingga 97% angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang saat ini sedang meningkat. -Bahkan, pelonggaran kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM tidak berjalan mulus. Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) menyatakan masih sangat sulit untuk mengajukan restrukturisasi kredit dari bank dan lembaga jasa keuangan non bank, ”kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Selasa (2/6/2020).

Pemerintah mengesahkan UU No. 2020 Proposal No. 1 meningkatkan belanja APBN dan dana pengobatan Covid-19 pada tahun 2020 sebesar Rp 405,1 triliun, dimana Rp 70,1 triliun digunakan untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, dan Rp 150 triliun digunakan untuk pembiayaan, kata Syarief Hasan. Rencana pemulihan ekonomi nasional meliputi restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan UMKM dan perusahaan lain untuk pemulihan ekonomi. Selain melonggarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM, Syarief Hasan juga menyampaikan bahwa pemerintah harus menunda pelaksanaannya. Ia mengatakan: “Memberikan pinjaman Dan bank leasing terus mengumpulkan dana selama periode sulit ini. UMKM.

Semua ini lanjut Syarief Hasan, menunjukkan belum efektifnya pencapaian pemulihan ekonomi masyarakat dari tingkat mikro.Bahkan Asosiasi UMKM di Indonesia (Akumindo) menilai kebijakan pemerintah untuk memperkuat UMKM masih belum lengkap dan terkesan selektif. Misalnya, hanya usaha mikro yang bisa menikmati pembebasan tagihan listrik, sedangkan usaha kecil dan menengah tidak bisa.Bahkan usaha kecil dan menengah terkena pandemi Covid-19.

Syarief Hasan juga menentang penyaluran skala besar Rs 152,15 miliar kepada BUMN Sayangnya, angka ini jauh lebih tinggi dari dana yang diberikan kepada UKM. Belum lagi, data terbaru menunjukkan bahwa defisit APBN 2020 akan meningkat dari perkiraan 5,07% menjadi 6,27%, yaitu sekitar Rs 1.028 crore. Dia Berkata: “Pemerintah harus mengambil langkah-langkah pembiayaan prioritas untuk menghindari terjadinya defisit anggaran nasional yang berlebihan, yang pada akhirnya harus meningkat. “Digunakan untuk keperluan lain, seperti menalangi utang yang jatuh tempo pada 2020.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon