Kasus ini tidak sengaja ditemukan oleh dua staf presiden, Ahmad Basarah: Ambil kelas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Ahmad Basarah mengatakan, perkara dua mantan staf khusus presiden Belva Devara dan Andi Taufan harus semua staf khusus presiden dan semua penyelenggara negara dan pemerintahan. Golongan pejabat agar selalu menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan- “Memang kasus-kasus ini sangat disesalkan karena menjadi tumpuan negara dan harapan kaum milenial. Namun dibalik kasus yang melanda dua mantan staf khusus presiden tersebut, Banyak hikmah berharga yang bisa kita petik dari mereka untuk senantiasa menghindari penyalahgunaan kekuasaan, ”kata Basarah di Jakarta, Sabtu (25/4/2020).

Ketua DPP PDI-P menambahkan bahwa pada dasarnya setiap pejabat pemerintah harus menaati hukum administrasi pemerintahan. Undang-undang mengatur bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, instansi dan / atau pejabat pemerintah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan kewenangannya. -Basarah menjelaskan: “Undang-undang ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan.” Mantan Sekjen Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu berharap undang-undang pengelolaan pemerintahan dapat disahkan bagi warga negara dan masyarakat. PNS memberikan perlindungan hukum untuk menyelesaikan masalah. Pemerintah tidak membuat dokumen hukum. 30/2014 merupakan acuan normatif dalam urusan pemerintahan. Karenanya, tidak akan ada “penyalahgunaan kekuasaan” seperti yang terjadi pada staf khusus mantan presiden. ” -Menurut Basasrah, penyalahgunaan kekuasaan pada hakikatnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, menyimpang dari kedudukan atau melanggar hukum. Kegiatan yang dilakukan sebagai pegawai negeri sipil resmi untuk kepentingan individu atau kelompok. Landasan hukum yang digunakan adalah ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1. Tanggal 30 30 2014 perihal administrasi pemerintahan, ” terang Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini. Pada ayat (2), ketentuan larangan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: larangan melebihi kewenangan; b. Kebingungan antara otoritas dan / atau dilarang; VS. Tindakan sewenang-wenang dilarang.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 18 (2) disebutkan bahwa “Instansi dan / atau pejabat Pemerintah diklasifikasikan sebagai otoritas campuran sesuai dengan Pasal 17 (2) b. Keputusan dan / atau tindakan adalah: Di luar ruang lingkup bidang atau materi yang diberi kewenangan; dan / atau b. Pelanggaran tujuan pemberian kewenangan.

Kemudian, Pasal 18 (3) menetapkan bahwa “instansi dan / atau pejabat pemerintah dianggap sebagai Bertindak dengan cara apa pun yang dijelaskan dalam Pasal (2). ) C. Jika diambil keputusan dan / atau tindakan, maka a. Tidak ada dasar untuk kekuasaan; dan / atau b. Menurut Basarah, dengan mengacu pada ketentuan hukum tersebut di atas, perbuatan pejabat Presiden Jokowi dapat dianggap sebagai penganiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan 2, serta Pasal 18 UU 2014/30, Pasal (2). Dan (3). Belva Devara dan Andi Taufan dengan tulus meminta maaf atas kesalahannya dan mengutarakan niatnya untuk mundur dari jabatan istimewanya. Sikap ini patut diapresiasi. Kedua pemuda ini bisa menjadi panutan bagi pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya. Mereka harus bersiap untuk mundur. profesor. (*)

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon