APBN menyita rekening pribadi Wapres MPR: potensi penyalahgunaan

TRIBUNNEWS.COM-Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan dana pengelolaan kas mengalir dari anggaran negara (APBN) ke rekening perseorangan. Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019-Anggota MPR RI dari Front Demokratik Syarief Hasan menyatakan penyesalan atas kejadian ini. Menurut dia, dana dari APBN tidak boleh dan tidak boleh disetorkan ke rekening resmi.

“Dana publik yang masuk ke rekening pribadi bisa disalahgunakan,” kata Syarief.

Ia mendorong BPK RI untuk melakukan hal tersebut. Ada 5 departemen / lembaga yang menggunakan private account untuk mengelola dana APBN. Jika dihitung dari 5 kementerian / lembaga, pengelolaan dana melalui rekening pribadi ini bernilai Rp. 71,78 miliar dollar Amerika. Akibatnya, saldo kas yang disajikan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Karena tidak ada likuiditas aktual, saldo kas aktual tidak dijelaskan dalam tinjauan ini. Syarief Hasan mengatakan: “Sesuai regulasi saat ini, pengendalian cash management belum optimal.”

Anggota Komite DPR RI, panitia pertama yang bertanggung jawab di bidang pertahanan, juga mendorong semua kementerian tersebut di atas untuk mengklarifikasi masalah ini. Misalnya, Departemen Pertahanan menerima dana dari akun ini. Sektor swasta adalah sektor terbesar dengan 48.129 crore rupee dan belum mendapat izin dari Menteri Keuangan dan empat lembaga lainnya termasuk Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bawaslu dan Badan Pengawas Energi Nuklir. Seperti yang dikatakan BPK RI, kejadian ini dapat menimbulkan penyalahgunaan. Syarief Hasan menyimpulkan, kejadian ini harus diklarifikasi dan tidak boleh terulang kembali.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon