Hannover: Sebetulnya penyebaran Covid-19 tidak membedakan antara agama dan pekerjaan

TRIBUNNEWS.COM-Hondaday Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengkritik Komnas HAM karena melakukan penyelidikan yang bias hanya terhadap umat Islam. Selain itu, pemeriksaan juga memasukkan pilihan sanksi sosial atau denda bagi umat Islam yang berkumpul di masjid selama Ramadhan saat pelaksanaan PSBB. Muslim Indonesia. Kekayaan bersih yang tinggi mengingatkan kita bahwa virus tidak berasal dari komunitas Muslim, tetapi dari Wuhan, China. Sebelum akhirnya sampai ke Indonesia, virus tersebut telah menyebar ke Eropa, Amerika Serikat dan negara lain yang sebagian besar penduduknya bukan Muslim. Transportasi, pabrik, pasar, dan tempat keramaian lainnya. Di masjid. Namun, jika tidak menerapkan aturan terkait Covid-19, mereka tidak akan menanyakan sanksi terhadap umat beragama dan profesi lainnya. Intinya, penyebaran Covid-19 tidak membedakan agama dan riwayat pekerjaan, ”kata Hidayat, seperti tertulis dalam laporannya, Selasa (12/5).

Agar adil, HNW mengatakan dalam penyidikan Komnas seharusnya mengacu pada Aturan PSBB dalam Pasal 13 “Permenkes 9/2020” menyebutkan bahwa larangan sosial tidak terbatas pada masjid saja, tetapi harus berlaku juga untuk semua kegiatan keagamaan, kegiatan fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan transportasi. – karena jika Komnas HAM diskriminatif , Dan cenderung memberikan sanksi hanya kepada umat Islam yang masih beribadah di masjid, dan tidak bertanya kepada tokoh agama lain. Hal ini tidak adil dan tidak akan menjadi solusi, karena tempat ibadah di negara lain juga dapat digunakan untuk menyebarkan Covid- Tempat berkumpulnya 19.

Politisi dari Fraksi PKS ini mencontohkan, orang pertama yang menyebarkan Covid-19 di Jawa Barat sebenarnya berasal dari kegiatan gereja yaitu Gereja Bethel di Jakarta, sistem GPIB tahunan Seminari dan Gereja Surabaya juga mengadakan forum audiensi di Hotel Aston Bogor (28/2) dan Seminar Religi GBI (3/3) di Lembang, Bandung.

Selain itu, nonagama lainnya Kegiatan juga turut berkontribusi, seperti Konferensi Daerah Hipmi di Jawa Barat (9/3) yang diadakan di Karawang dan Pabrik Rokok Sampoerna di Surabaya, dimana 65 karyawan dinyatakan positif Covid-19. Belum lama ini, Covid-19 dilaporkan di KRL. Penyebaran tersebut mendorong Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Barat untuk menghentikan aktivitasnya, meski ditolak oleh Menteri Perhubungan .- “Kami berharap dapat memberlakukan tindakan disipliner kepada semua kelompok agama, semua profesi dan semua pihak, serta menerapkan perjanjian Covid-19 agar semua orang Kesehatan dan keselamatan, bebas dari Corona. Jika mereka melanggar aturan, maka aturan akan adil daripada cenderung digunakan, kata Hidayat selektif dan diskriminatif. Satu-satunya partai politik yang tidak mengikuti aturan dan karenanya harus diberi sanksi. Dan hanya itu grup siaran. Alasan Covid-19 demikian karena selain tidak sejalan dengan fakta dan gagal mencapai rasa keadilan, hal-hal tersebut justru menimbulkan keributan dan kecemasan, yang melemahkan imunitas masyarakat dan membuat mereka semakin rentan terhadap Covid-9. . Dia menambahkan: “Ini mungkin juga cara untuk mengalihkan perhatian kami, mengalihkan kami dari cluster lain yang menyebarkan Covid-19, sama seperti kegiatan pengelompokan lain yang juga terbukti menjadi pusat penyebaran Covid-19. “Seperti yang kita ketahui bersama, Komnas HAM melakukan survei online sejak 29 April hingga 4 Mei 2020. Hasilnya, 99% responden mengetahui risiko berkumpul di tempat ibadah, 95% responden mendengarkan imbauan MUI dan Kementerian Pendidikan, serta 70,8% responden menyatakan perlu sanksi untuk tetap beribadah selama Ramadan. Muslim yang beribadah di tempat itu.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon