Usai pengalokasian APBN 2021, kemauan birokrasi harus ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan tersebut

TRIBUNNEWS.COM-Setiap kementerian dan komisi harus memperkirakan alokasi anggaran dalam Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2021 dari segi teknis pelaksanaan. Karena sebagus apa pun alokasi anggaran, jika alokasi anggaran tidak dapat tercapai maka masyarakat tidak akan menghargai manfaatnya.

“Alokasi RAPBN 2021 terutama digunakan untuk mempercepat upaya-upaya tertentu yang direncanakan, karena Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Lestari Moerdijat mengumumkan dalam pernyataan tertulis pada hari Senin bahwa pihak berwenang telah merencanakan Bidang kesehatan dan pendidikan melaksanakan rencana ini agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana ”(17/8) dampak Covid-19, namun pelaksanaannya tidak berjalan sesuai rencana karena pelaksanaannya tidak secepat yang diharapkan.

“Rencana pencapaian ketersedian teknis di lapangan oleh institusi nasional sangat menentukan,” kata Rerie, panggilan akrab Rerie. Anggota Partai Nas Dem (NasDem) menjelaskan bahwa ini adalah kebijakan fiskal birokrasi tradisional yang rendah yang akan selalu dicetuskan menteri pertahanan di akhir tahun. Ia menambahkan, belanja anggaran berbagai kementerian dan lembaga bersifat birokratis dan panjang (kompleks), serta terdapat alasan yang jelas dalam kerangka keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Riri berharap tidak ada situasi serupa yang muncul dalam proses pelaksanaannya.Konten RAPBN 2021, misalnya, pada rapat paripurna tahunan DPR-RI 2020-2021 di gedung MPR / DPR, Jakarta, Jumat. Dalam pidato UU APBN 2021 dan Laporan Keuangan, 14/8), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Joko Widodo) menyampaikan alokasi anggaran kesehatan sebesar 169,7 triliun rupee. Mengutip pidato presiden, Larry mengatakan bahwa anggaran kesehatan yang direncanakan adalah 169,7 triliun rupee atau setara dengan 6,2% dari APBN, terutama untuk perluasan yang berkelanjutan dan pemerataan perbekalan serta dukungan. Digunakan untuk membeli vaksin untuk meningkatkan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak kecil, dan mengendalikan penyakit menular.

Pemerintah juga menganggarkan 549,5 triliun rupee untuk pendidikan dalam usulan APBN 2021. Anggaran tersebut dimaksudkan untuk mendukung rencana renovasi. rmasi pendidikan.

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa Presiden harus melaksanakan reformasi dasar yaitu reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi kesehatan, perlindungan sosial, serta reformasi anggaran dan perpajakan. Ia menyimpulkan: “Untuk mereformasi beberapa departemen dasar, seperti departemen kesehatan dan pendidikan, pemerintah harus terlebih dahulu mereformasi fungsi birokrasinya sehingga semua yang ada dalam rencana tersebut dapat diapresiasi oleh masyarakat sesuai rencana.”

Misalnya menurut Rerie Menurut pernyataan tersebut, alokasi anggaran kesehatan harus dapat memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan vaksin tersebut dengan segera dan benar setelah mendapatkan vaksin Covid-19. Rerie mencontohkan, ketika anggaran pendidikan dialokasikan dalam RAPBN tahun 2021, reformasi pendidikan yang diharapkan harus dilakukan, antara lain dalam bentuk perbaikan dan adaptasi, kualitas SDM pendidikan terkait teknologi, gy dan pengetahuan ekonomi era industri 4.0 dapat ditingkatkan. produktifitas.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon