Syarief Hasan mengusulkan untuk menangguhkan masuknya TKA ke Indonesia

TRIBUNNEWS.COM-Syariefuddin Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, meminta pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, termasuk menangguhkan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Pelaksanaan langkah ini ditangguhkan hingga hasil investigasi oleh inspektur atau lembaga independen yang ditunjuk untuk keberadaan, jumlah, dan klasifikasi TKA (terutama TKI). Selama memiliki kesempatan dan mengawasi pekerjaannya, orang Indonesia saat ini bisa melakukan pekerjaan apa saja. Kata Syarief Hasan dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (27/5/2020). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indo Barometer dan Pusditbang RRI yang dirilis pada 26 Mei 2020, 84,3% masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani pengangguran dan kemiskinan; survei tersebut juga menemukan bahwa tingkat pengangguran meningkat tajam, sedangkan angka kemiskinan meningkat. Naik menjadi 21,3%.

Khusus saat pandemi Covid-19, data Kamar Dagang dan Industri Indonesia menunjukkan jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 sudah mencapai 15 juta.Oleh karena itu, Syarief Hasan menyayangkan masih ada TKA asal China. Masuk Indonesia-kenapa harus ada TKA, apalagi TKA di China? Bukankah ini syarat investasi tenaga kerja asal Indonesia? Persyaratan kforce tidak ada, artinya masyarakat sendiri tidak bias. Apakah tenaga kerja asing memang memiliki kualifikasi profesional di bidangnya? Tanyanya.

Menurut Syarief Hasan, TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki gelar ahli agar bisa menularkan ilmunya kepada TKI. Tak kalah pentingnya, legalitas pekerja asing Tiongkok seringkali menjadi kontroversi di masyarakat. Kalaupun Indonesia dilanda Covid-19, pekerja asing tetap masuk melalui beberapa bandara di Banyuwangi, Makassar, dan Kendala. Syarief Hasan mengatakan: “Meski penerbangan internasional dilarang, terutama yang berangkat dari negara episentrum Covid-19.” Wakil Ketua MPR Partai Demokrat mendukung Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25/2020. Namun, moratorium terhadap tenaga kerja asing dan prioritas yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia harus kembali menekankan hal ini. Untuk itu, dia meminta segera dibentuk tim investigasi yang terdiri dari Republik Demokratik Rakyat, pemerintah daerah, atau lembaga independen yang ditunjuk sebagai mediator untuk menyelidiki lokasi, jumlah, dan jenis TKA, terutama yang berasal dari China. Hal tersebut terkait dengan masuknya TKA, khususnya TKA asal China. Dengan demikian tenaga kerja Indonesia dapat terserap secara maksimal sehingga membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. “- Dengan demikian substansi dan pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perekonomian Indonesia dapat terwujud.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon