APBN sita rekening pribadi Wapres MPR: potensi penyalahgunaan

TRIBUNNEWS.COM-Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan dana pengelolaan kas mengalir dari anggaran negara (APBN) ke rekening perseorangan. Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019-Anggota MPR RI Syarief Hasan menyatakan penyesalannya atas kejadian tersebut. Menurut dia, dana dari APBN tidak boleh dan tidak boleh disetorkan ke rekening resmi.

“Dana publik yang masuk ke rekening pribadi bisa disalahgunakan,” kata Syarief.

Ia mendorong BPK RI untuk melakukan hal tersebut. Audit Pemilik Rekening Perorangan Selain itu, terdapat 5 kementerian / lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN. 78 miliar.

Tidak hanya itu, ia juga mendorong BPK RI untuk melakukan review terhadap kementerian / lembaga tersebut. Ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan memulihkan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana publik.

Syarief Hasan juga menilai masalahnya. Akibatnya, saldo kas yang disajikan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Karena tidak ada kas secara fisik, ulasan ini tidak menjelaskan saldo kas yang sebenarnya. Syarief Hasan mengungkapkan, belum optimal memastikan pengendalian cash management sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggota panitia IDPR RI yang bertanggung jawab di bidang pertahanan juga mendorong semua kementerian tersebut di atas untuk menyelesaikan masalah ini. Swasta merupakan sektor terbesar dengan 48.129 miliar rupiah dan belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Ada empat lembaga lainnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian LHK, Bawaslu dan “Badan Pengawas Tenaga Nuklir”. Menurut laporan BPK RI, kejadian ini dapat menimbulkan penyalahgunaan. Syarief Hasan menyimpulkan, kejadian ini harus diklarifikasi dan tidak boleh terulang kembali.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon