Bamsoet mengingatkan, pelaksanaan Pilkada serentak harus diiringi dengan penerapan protokol sanitasi yang ketat

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan pencegahan penyebaran virus Covid-19 dalam pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2020 tak hanya melibatkan 270 kabupaten (9 provinsi) tempat pilkada digelar. , 224 wilayah dan 37 kota). Namun di daerah dan kota lain, meski tidak ikut pilkada daerah / kota, mereka ikut pemilihan gubernur / wakil gubernur pilkada di 9 provinsi. Oleh karena itu, total 309 kota harus diawasi.

“Menurut penilaian Kelompok Kerja Penanganan Covid-19 dari tanggal 6 hingga 13 September 2020, di antara 309 wilayah ini, 45 wilayah / kota berisiko tertular Covid. 19 wilayah berisiko tinggi, 152 Ada dua wilayah berisiko menengah, 72 wilayah berisiko rendah, 26 wilayah yang belum ada kasus baru, dan 14 wilayah tidak terkena Covid-19, “kata Bamsoet. Pembicara webinar DPP KNPI, Pelkadar Dilema dalam Pandemi. Covid-19 sebenarnya dari Ketua Kantor MPR RI, Jakarta, Rabu (24/9/20) -KetuaKNPI Haris Pertama, Komisioner KPU Viryan, Ketua Umum IDI Dan Faki (Daeng) Faqih) dan Fauzan Irvan, CEO dari Progressive Democracy Observatory.

Ketua Partai Progresif Demokratik RI ke-20 ini meyakini selama pandemi Covid-19, pilkada serentak akan menempatkan Indonesia dalam situasi sulit. Di satu sisi, menurut data hingga 22 September 2020, jumlah kasus positif Covid-19 telah melebihi 250.000, dan angka kematian mendekati 10.000. Sejauh ini, sebanyak 3 komisioner KPU (termasuk ketua KPU) dan 32 pegawai Sekretariat Jenderal KPU dinyatakan positif Covid-19. Dipastikan juga banyak pegawai KPU di tingkat provinsi dan kabupaten / kota yang dinyatakan positif Covid-19. -Di sisi lain, hak warga untuk memilih dan dipilih juga harus dihormati. Penundaan pilkada akan mengakibatkan pergantian kepala daerah yang sudah habis masa berlakunya. Pelaksanaan tugas, karena tidak mungkin untuk menentukan kebijakan strategis, dibatasi dalam pelaksanaan fungsi. Saat pandemi, diperlukan kebijakan strategis, “kata Bamsoet.

Ia juga memiliki kredibilitas global. Dari Februari 2020 hingga Agustus 2020, 56 negara dan wilayah telah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu (pemilu nasional dan lokal). Lainnya Negara-negara termasuk Iran, Taiwan, Togo, Slovakia akan mengadakan pemilihan pada Februari 2020. Pada Maret 2020, akan ada Amerika Serikat (Arizona, Florida, Illinois), Jerman, Prancis, Australia (Queensland), Polandia, Ukraina dan Taiwan. Pada Agustus 2020, akan ada Mesir, Uganda, Belarusia, Australia (Tasmania dan Northern Territory), Amerika Serikat (Puerto Rico, Florida, Wyoming).

“Terus adakan pilkada serentak Keputusan tersebut harus dibarengi dengan penguatan implementasi protokol kesehatan. Dalam pemilu, calon senior Pilkada tidak mengerahkan massa. Kandidat harus mendidik para pendukungnya untuk memakai masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan agar Pilkada menjadi ajang melawan penyebaran virus Covid-19. Hal tersebut tidak menjadikan Pilkada sebagai sumber penularan virus Covid-19. Pada tanggal 19, ”kata Bamsoet.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia menjelaskan bahwa meskipun implementasi perjanjian kesehatan telah diperketat, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa potensi kendala dalam pelaksanaan pilkada selama pandemi. Tingkat partisipasi pemilih tinggi.

“Dengan masifnya penyebaran Covid-19 dan belum ada vaksin yang tersedia dalam waktu dekat, nampaknya masyarakat masih enggan untuk mengadakan acara atau memberikan suara di tempat umum. Apalagi, dua ormas terbesar, NU dan Muhammadiyah, sudah bersuara. “Sekaligus tolak Pilkada 2020,” jelas Bamsoet. “Wakil Ketua Pemuda Pancasila menambahkan, 80 persen petahana yang prihatin dengan kemajuan menantang Pilkada menggunakan berbagai program bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung. Selain itu, dampak pandemi terhadap kehidupan ekonomi penduduk meningkatkan risiko kebijakan moneter.

“Dari segi teknis, Kuomintang harus meyakinkan masyarakat bahwa setiap tata cara pemungutan suara TPS telah mengajukan kesepakatan sanitasi. Bamsoet mengatakan:“ Seperti penyediaan fasilitas MCK, pemeriksaan suhu, regulasi remote control, dan berbagai prosedur kesehatan lainnya. .Ketua SOKSI mengungkapkan, dalam rapat kerja Panitia II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Senin (21/9/20), disepakati Pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020 tanpa penundaan. . Namun, UU 6/2020 masih bisa ditunda. Terkait Pasal 201A ayat 3, jika pemungutan suara tidak dapat dilakukan secara bersamaan karena bencana nasional pandemi Covid-19 belum berakhir, maka pemungutan suara serentak pada Desember 2020 akan ditunda dan ditunda. Bersamaan dengan tahun 2020, Presiden Joko Widodo juga menunjuk Luhut Pandjaitan untuk memimpin upaya penertiban penyebaran Covid-19. Masih ada waktu sebelum Desember 2020, dan kami berharap virus Covid-19 dapat segera dihapus. Dengan begitu, meski Pilkada 2020 dilaksanakan secara bersamaan, tidak akan menjadi cluster baru penyebaran Covid-19.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon