Pembatasan kegiatan perkantoran harus dilaksanakan di seluruh PSBB

TRIBUNNEWS.COM-Mendesak pemerintah mewajibkan setiap kantor memiliki organisasi pengabdian masyarakat, memberlakukan pembatasan aktivitas kantor dan menerapkan prosedur kebersihan yang ketat.

Diharapkan dengan penerapan kebijakan restriksi sosial skala besar (PSBB) dapat segera mengendalikan kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta.

“Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota dalam beberapa tahun terakhir ini memang mengkhawatirkan, dan diperlukan kebijakan pembatasan sosial yang ketat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19,” Wakil Presiden MPR RI Lestari Moerdijat, Senin (14/9). Dikatakan dalam pernyataan tertulis.

Lestari mengaku khawatir dengan banyaknya departemen dan keadaan pemerintahan, selama pandemi ini puluhan bahkan ratusan pegawai berkumpul di Covid-19.

Menurutnya, tata tertib pemerintah harus digunakan sebagai contoh dalam melaksanakan prosedur kebersihan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun.

Julukan Lestari, Rerie, mendukung inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan cluster perkantoran sebagai salah satu poros pengendalian Covid-19 selama periode ini.

Selama periode PSBB (mulai 14 September 2020) Dalam dua pekan ke depan) Pemprov DKI Jakarta Rerie mewajibkan kantor tersebut hanya bisa diisi 25% dari kapasitas normal. Menurut dia, pemantauan kesehatan karyawan secara rutin di setiap kantor juga merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan dalam upaya mendeteksi Covid-19 di lingkungan kantor. Semua batasan yang diperlukan untuk partisipasi masyarakat di seluruh PSBB sangat diperlukan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon