Hidayat mendesak pleno mencabut RUU HIP dari Prolegnas

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), mendesak penutupan rapat paripurna DPR RI yang akan berakhir pada Kamis, 16/7, segera diakhiri dengan Undang-Undang Kebijakan Ideologi (RUU) Pancasila ( HIP) diskusi.

Seiring berakhirnya pembahasan RUU HIP, hal ini sejalan dengan komitmen pimpinan DPR pada saat penerimaan Sidang Umum PBB. Delegasi pimpinan demonstran menolak RUU HIP. Selain itu, dalam rapat paripurna, pihaknya telah menetapkan agenda menanggapi penolakan masyarakat terhadap RUU HIP.

“Tidak ada lagi penolakan publik, dan keributan yang ditimbulkan oleh UU HIP dan beberapa regulasi yang kontroversial. Seharusnya itu menjadi alasan bagi DPR bersama pemerintah untuk mengambil sikap formal menghentikan pembahasan, bahkan dari proyek prioritas 2020 dan 2020-2024 UU HIP ditarik dari daftar senior, ”ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (15/7). -Hidayat menyayangkan hasil rapat badan legislatif itu. DPR dan pemerintah menghapus 16 RUU dari daftar prioritas tahun 2020, namun tidak menghapus RUU HIP dari daftar RUU. Bahkan, dari organisasi keagamaan, pemuda Pancasila hingga veteran veteran, seluruh pelosok tanah air yang pertama menentang RUU ini. Sayangnya, DPR tidak mendengarkan keinginan mereka dengan serius.

“Anggota legislatif dari Fraksi PKS juga menyampaikan suara dan keinginannya kepada pemerintah (diwakili oleh Menkumham) dan DPD pada rapat kerja Baleg DPR RI, sehingga ketiga pihak sepakat untuk berhenti berdiskusi. Ia mengatakan:“ Oleh karena itu RUU HIP Bahkan dihapus dari rencana legislatif nasional. “- Oleh karena itu, kedelapan panitia DPR RI mendesak rapat paripurna DPR RI sebagai forum pengambil keputusan tertinggi DPR untuk mengatur pembahasan usulan penutupan tersebut. Dalam pembahasan pencabutan RUU HIP oleh Prolegnas,” para pemimpin Republik Demokratik itu secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap RUU HIP tersebut. Pimpinan ormas menghentikan pembicaraan. Selain itu, Menkopolhukam juga secara lisan mencontohkan: Pemerintah tidak menyetujui RUU HIP yang bermasalah ini, jadi tunggu apalagi? Hidayat mengatakan lagi.

HNW mengingatkan pemerintah dan DPR agar tidak melimpahkan RUU itu ke RUU anggota swasta DPR ketika HIP mengalami masalah yang sama. “Saat membahas RUU tersebut, FPKS dari Bareck mengingatkan kami akan beberapa konten yang bermasalah. Kemudian diabaikan dan dibawa ke Palipuna. Dalam rapat paripurna, FPKS dan partai demokrasi juga ditolak. Ditolak, sehingga ia mengatakan bahwa ketika isi RUU tersebut diumumkan kepada publik, akhirnya menimbulkan kontroversi. Sebagai rujukan, isi RUU HIP tertentu menimbulkan kontroversi di masyarakat. Diantaranya adalah penolakan terhadap TAP MPRS XXV / 1966. Hal itu mengatur kesadaran pelarangan Larangan transmisi morfologi bertentangan dengan Pancasila yang sangat ketat dalam Trisila dan Eccasila, serta melanggar banyak ketentuan UU HIP tentang “kodrat ketuhanan” yang tidak sejalan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip pertama, juga menyangkut visi Pancasila dan karakter humanistik dalam UU HIP yang tidak sejalan dengan Pancasila 18 Agustus 1945.

“Lebih baik dan konsisten dengan wakil rakyat. Jika DPR dan pemerintah sepakat untuk merespon banyak masyarakat Mengkritik dan berkontribusi untuk menghentikan pembahasan UU HIP, bahkan mempublikasikan UU Prolegnas HIP, maka perselisihan ini akan berhenti. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat dan semangat RMR bisa diselamatkan. Setelah itu, semua pihak bisa berkontribusi dan fokus mengatasi Covid-19 yang semakin marak dan mengkhawatirkan, ”pungkasnya.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon