Bamsoet: Menjaga kesehatan masyarakat dan demokrasi sama-sama penting

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak di 270 kabupaten dan keberhasilan penanggulangan pandemi Covid-19 harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat harus bertanggung jawab dan berkontribusi sesuai peran dan kemampuannya masing-masing. Untuk membangun semangat kebersamaan dan gotong royong dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa, diperlukan kesamaan pandangan dan kesadaran kolektif. Keberagaman negara kita, banyak faktor yang akan menyebabkan konflik horizontal. Persaingan politik selama pengetatan ekonomi saat pandemi akan mudah dieksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, “kata Bamsoet saat menjadi juru bicara virtual dalam diskusi” Pilkada Berkualitas “. Kesepakatan Kesehatan: Utopia atau Realitas? Inikah Diselenggarakan oleh LHKP PP Muhammadiyah pada Rabu (30/9/20) di Kantor Pimpinan MPR RI Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh mantan Ketua Panitia Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengikuti Gerakan 20 Perlawanan Demokrasi RI dan pakar KAHMI Ketua Panitia Busyro Muqoddas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berbagai pihak terkait telah melakukan segala daya dan upaya untuk melaksanakan Pilkada melalui penerapan perjanjian kesehatan, namun masih terdapat beberapa potensi masalah dalam kebijakan organisasi Pilkada selama pandemi COVID-19. Misalnya tingkat partisipasi pemilih, kedisiplinan pelaksanaan perjanjian kesehatan, kualitas penyelenggaraan Pilkada, ketersediaan sumber daya dukung, dan ketidakpastian pelaksanaan Pilkada. Dalam waktu dekat, penyebaran COVID-19 dan penyediaan vaksin masih kurang. Masih banyak masyarakat yang enggan untuk merasa cemas melakukan kegiatan di tempat umum, terutama dalam konteks Pilkada yang melibatkan mobilisasi massa anak, ”kata Bamsoet. “Kegiatan sosial yang memadai dibutuhkan untuk memotivasi dan membujuk pemilih, dan pakaian Pilkada dirancang untuk menghindari risiko terpapar COVID-19. Perlu dicatat bahwa Ketua FKPPI Kementerian Pertahanan terus mengatakan bahwa ini adalah disiplin penerapan protokol sanitasi. Pemungutan suara baru akan dilaksanakan pada Desember 2020, dan berbagai tahapan pemilihan pasti sudah berlangsung dalam beberapa bulan pertama.

“Kita harus patuh secara ketat dengan disiplin dan menerapkan prosedur sanitasi untuk meminimalkan risiko penyebaran COVID-19. Pada saat pemungutan suara, meski pihak terkait telah mensosialisasikan pentingnya pelaksanaan perjanjian sanitasi, penerapan disiplin harus menjadi bagian dari prosedur operasional standar (SOP) di semua tahapan organisasi kesehatan. Bamsoet menjelaskan: “Pilkada.”

Wakil Presiden SOKSI dan Pemuda Pancasila mengingatkan, Pilkada harus didukung penuh dari sisi sumber daya untuk melindungi Pilkada dari potensi penyebaran COVID-19 di masing-masing daerah. Misalnya, kebutuhan akan alat pelindung diri (APD), rapid testing atau RT-PCR, dukungan tenaga medis, sarana dan prasarana penunjang pasti mengarah pada ketersediaan dukungan anggaran.

“Menimbang bahwa menurut data Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2020, dari 270 daerah yang akan diselenggarakan Pilkada serentak saat pandemi, perlu dipastikan kemampuan KPU untuk menyediakan sumber daya tersebut, Banks mengatakan: “Hanya Pilkada, hanya 76 daerah yang menyatakan tidak membutuhkan tambahan anggaran APBN atau APBD. “-Jika sampai Desember 2020, pandemi Covid-19 bukan Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia. Perindustrian dan Perdagangan (KADIN) yakin Pilkada serentak bisa ditunda, dan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pilkada serentak. Dasar hukum diberikan pada 9 Desember, tetapi pada saat yang sama, selalu dimungkinkan – untuk menunda kembali rapat Pilkada yang bersamaan – sesuai dengan Pasal 201A, ayat 3, jika karena COVID-19 Bencana negara pandemi belum berakhir dan tidak memungkinkan dilakukan pemungutan suara serentak, maka pemungutan suara serentak di bUlan Desember 2020 bisa ditunda atau ditunda. Bamsoet mengatakan, karena tidak adanya acuan yang jelas dan tegas, maka dapat menimbulkan interpretasi dan pendapat yang berbeda dalam pelaksanaannya.

Soal kualitas Pilkada, Wakil Ketua Umum Partai Gorka prihatin karena 80% petahana yang kembali menggugat Pilkada menggunakan berbagai program bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung. Selain itu, dampak pandemi telah melanda kehidupan ekonomi masyarakat dan meningkatkan risiko kebijakan moneter.

“Ketidakadilan persaingan politik dan potensi peningkatan kebijakan moneter pasti akan menurunkan kualitas kehidupan demokrasi kita. Namun, saya yakin pandemik itu adalah ujian bagi kemajuan kita. Sampai sejauh mana kita sudah dewasa Bamsoet menyimpulkan, ya Respon terhadap tes ini akan sangat menentukan negara kita dan masa depan negara kita.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon