Keinginan Aisyiyah diserap HNW

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) Hidayat Nur Wahid bertemu dengan pimpinan Aisyiyah di Jakarta Pusat dan menggelar acara “Menarik Keinginan” aktivitas. Acara tersebut digelar hampir pada Rabu (14/10). Kali ini Hidayat menerima banyak keinginan dari ibunya. Salah satunya melibatkan menyetujui undang-undang hak cipta.

Salah seorang Pimpinan Daerah Aisyiyah, Jakarta Pusat. Syamsidar Siregar mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden MPR atas sikapnya, dan dengan tegas menolak penerapan UU Ciptaker. Syamsidar Siregar menilai hal tersebut patut diapresiasi, karena UU Ciptaker dinilai sebagai produk legislasi yang bermasalah dan mengganggu sosial. Syamsidar mengatakan secara online: “Kami berterima kasih kepada FPKS karena menolak RUU RUU Ciptaker yang komprehensif dalam jajak pendapat.” Muhmmadiyah, seperti pelajar dan pekerja, terpengaruh oleh protes damai. Ia juga berharap dapat menyampaikan keinginannya dengan menyatakan penolakannya terhadap UU Hak Sipil agar kekerasan tidak terjadi lagi, dan menyerukan penyelidikan penuh terhadap para pelaku kekerasan tersebut. . Dalam hal ini, Hidayat meminta kepada Tuhan untuk berdoa agar dapat memikul tanggung jawabnya. Dalam kesempatan ini, individu-individu kaya juga sepakat untuk mewujudkan keinginan warga, terutama untuk terus aktif membela UU Ciptaker.

Menurut Hidayat, pihaknya menolak UU Ciptaker karena banyaknya kekurangan dalam konsep aslinya. Selain muatan dalam draf asli, terdapat banyak muatan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Misalnya ketentuan Pasal 170 atau ketentuan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, meski beberapa persoalan bisa diperbaiki, masih banyak persoalan dalam RUU tersebut. -Termasuk ketidakpastian hukum, karena banyaknya klausul membuat peraturan sepenuhnya sesuai dengan peraturan sekunder, seperti peraturan pemerintah (PP), yang bermuara pada masalah struktur hierarki. Sampai saat ini aturannya masih belum jelas. Oleh karena itu, tujuan semula penyederhanaan aturan hukum menjadi rumit, daripada menghadirkan kesederhanaan aturan hukum. Belum lagi, orang-orang kaya terus mengatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa banyak peraturan yang dirumuskan dengan cara yang tidak memenuhi harapan masyarakat atau aturan hukum yang ada. Proses persetujuan yang belum sesuai dengan peraturan DPR, sehingga juga menimbulkan banyak tanda tanya, karena pada tingkat pertama draft final belum terbaca dan merupakan draft pertama pada setiap lembar dan proses persetujuan sedang dalam proses. Pertimbangkan RUU di tingkat kedua atau rapat pleno. Individu-individu berpenghasilan tinggi juga mengalami beberapa masalah lain, seperti rapat pleno yang semula dijadwalkan pada 8 Oktober 2020, lalu ditunda hingga 5 Oktober 2020. Kemudian, setelah rapat paripurna disetujui, nomor halaman terakhir RUU diubah dari 905 halaman menjadi 812 halaman, yang menambahkan kalimat baru dan ketentuan hukum.

“Oleh karena itu wajar jika undang-undang ini terus menimbulkan kontroversi. Padahal, karena banyaknya isu dan tentangan masyarakat, Presiden Yokowi meminta agar dikeluarkan” Perppu “untuk mencabut” UU Ciptater “. , Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiya (dan tentunya Aisia), Nahdlatul Ulama, Musyawarah Islam Ketujuh dan Serikat Buruh. “Penting untuk mengkritisi, mengoreksi dan melarang pengulangan berbagai tindakan anarkisme dan kekerasan, termasuk yang dialami oleh tenaga medis Muhammadiyah dan penangkapan beberapa kelompok radikal. Dia juga mengatakan: “Perlu untuk menyelidiki mereka yang melakukan tindakan ilegal dengan melempar batu dan membakar fasilitas umum.”

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon