Bamsoet mendukung pembentukan pengadilan etika

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendukung pembentukan pengadilan etika yang menandai berakhirnya proses penegakan etika. Dengan cara ini, setiap keputusan etis yang dibuat oleh berbagai pejabat yang bertanggung jawab untuk menerapkan Kode di berbagai lembaga negara dan organisasi profesi tidak lagi diadili oleh pengadilan biasa. Anda dapat mengajukan banding ke Pengadilan Etika.

“Dasar pembentukan moral court bisa mengacu pada Ketetapan MPR No. VI / MPR / 2001, yang berkaitan dengan bioetika nasional dan negara. Untuk itu, pada Oktober atau November 2020, MPR RI dan Komisi Yudisial ( KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengadakan Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Bangsa dan Kehidupan Berbangsa “, kata Bamsoet usai menerima Presiden Kentucky Jaja Ahmad, Presiden DKPP Mohamed Jayus (Jayus) dan Kantor Kepresidenan Jimly Asshiddiqie, anggota DPD RI. MPR RI, Jakarta, Selasa (20/8/11) .- Mantan presiden DPR RI itu mengatakan pada Sidang Umum 1996, semua negara anggota, termasuk Indonesia, harus membangun “infrastruktur etis lembaga publik”. Ini termasuk kode etik dan kode etik lembaga penegak hukum. Instansi penegak hukum, seperti KY, DKPP, DPR RI adalah Dewan Kehormatan (MKD), Badan Kehormatan (BKD) DPD RI, yang berafiliasi dengan Komisi Etik / Dewan Pengawas KPK RI.

Berbagai organisasi profesi juga memiliki pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kode etik, seperti Majelis Kehormatan Perhimpunan Pengacara Indonesia (PERADI), Majelis Etik Kedokteran, Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Dewan Pers. Mahkamah Agung atau Pengadilan Tata Usaha Nasional mengajukan banding atau mencari keadilan dari “Kode Etik” yang diadili oleh Mahkamah Agung. Moralitas dan hukum adalah dua hal yang berbeda. Bansout menyatakan: “Secara moralitas, dia bersalah mutlak. Negara juga memperkenalkan pimpinan berbagai kode etik. Ketua KASN, Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Ketua Komite Etik Perhimpunan Notaris Indonesia, Dewan Pers Ketua, Ketua Dewan Kehormatan Partai Politik Parlemen Indonesia, serta ketertiban polisi, kejaksaan dan Mahkamah Agung- “Melalui konvensi ini, kami berharap memiliki berbagai pemikiran dan pemahaman tentang pentingnya keberadaan pengadilan moral. Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan biasa, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah moral. Dengan demikian, Indonesia dapat mencatat sejarah baru di dunia sebagai negara pionir yang menerapkan moralitas secara etis secara transparan di dalam negara dan kehidupannya. “

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon