Usai menerima tuan rumah UNNES, Bamsoet mendorong penggunaan pemungutan suara elektronik dalam Pilkada dan pemilihan umum.

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengimbau penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah segera beralih dari metode pemilihan tradisional ke pemilihan elektronik (electronic voting). Jangan sampai ketinggalan pemilihan umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Pemira BEM UNNES), menurut penjelasan Presiden UNNES, pemilihan tersebut menggunakan electronic voting untuk memilih ketua BEM. Berbagai varian, berbagai negara juga telah menerapkan pemilihan elektronik dalam sistem pemilihan umum, di antaranya Kanada telah menggunakan pemilihan elektronik sejak tahun 1990-an; sejak tahun 2005, Estonia telah menggunakan pemilihan elektronik untuk pemilihan lokal, dan pada tahun 2007 Gunakan untuk pemilihan nasional. Sementara di Asia Tenggara, Filipina menggunakan electronic voting di tingkat nasional pada 2010. Oleh karena itu, tidak boleh ketinggalan Indonesia.Berbagai universitas seperti United Nations University harus mulai mengkaji penggunaan electronic voting untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia. “,” Kata Bamsoet usai menerima Perdana Menteri PBB NES MPR RI, Provinsi Jakarta, Senin (19 Oktober 2020).

Fathur Rokhman, Menteri Kabinet UNESCO dan Wakil Rektor UNESCO yang bertanggung jawab untuk urusan luar negeri. Urusan Perencanaan dan Kerja Sama Hendi Pratama .

Ketua RPD IR ke-20 menjelaskan bahwa di Indonesia, pemungutan suara elektronik (Pilkades) sebenarnya sudah mulai digunakan dalam berbagai pemilihan kepala desa. Di antaranya, pada tahun 2019 ini, Pilkades di desa Gladagsari dan 69 desa lainnya di Kabupaten Boyolali, serta Pilkades di desa ekspedisi Kepuhk tahun 2018 dan 14 desa lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Pilkades menggunakan Badan Evaluasi dan Penerapan Teknologi Alat Pemungutan Suara Elektronik (BPPT).) BUMN diproduksi oleh PT INTI. “Melalui pemungutan suara elektronik, penyelenggaraan pemilu bisa efektif dan efisien, serta hasilnya bisa dikeluarkan dengan cepat untuk mengurangi potensi keresahan sosial akibat waktu tunggu yang lama. (Pilkades) yang berhasil menyelenggarakan pemungutan suara elektronik harus dibawa ke stadion Pilkada dan dilaksanakan di penghujung Pilg dan pemilihan presiden, ”jelas Bamsoet. Golkar menjelaskan hal itu digunakan dalam Pilkada Dasar hukum pemungutan suara elektronik sudah ada. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 147 / PUU-VII / 2009 tahun 2009 yang pada intinya memberikan kewenangan untuk memberikan suara pada pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengubahnya melalui Pasal 85 ayat 1 huruf b yang menjelaskan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan (Pilkada) dapat digunakan untuk alat pemungutan suara yang baik melalui pemungutan suara elektronik. – – “Landasan hukumnya sudah ada, BPPT dan perguruan tinggi bisa membangun sarana dan prasarana, serta bisa melatih SDM. Hanya political will KPU selaku penyelenggara dan alat politik parpol sebagai calon Bamsoet menjelaskan: “Mulai 2022 hingga 2023, pemungutan suara elektronik bisa dilaksanakan.”

Wakil Ketua Kemendikbud SOKSI mengungkapkan bahwa pilkada sudah dibahas Pada saat RUU (Pileg dan Pilpres) tahun 2017, pidato pemungutan suara elektronik telah menimbulkan perbincangan. Namun, ketika RUU tersebut disahkan pada 21, 20 Juli dan menjadi UU No. 7/2017 tentang pemilihan umum, hal itu akhirnya tidak bisa diterima.

“Saat ini DPR sedang membahas amandemen UU No 7/2017 melalui Panitia II. Menariknya, ketentuan pemilihan elektronik sedang dibahas, terutama pada Pemilu 2019. Banyak kendala, mulai dari suara rusak dan Logistik bilik suara hingga kerja berat penyelenggara menyebabkan banyak agen KPPS tewas. “Ini mungkin bisa jadi solusi. Selain itu, pandemi Covid-19 telah membuat kita terbiasa dengan teknologi ini. Bamsoet menyimpulkan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon