Hidayat Usul Agar MPR membentuk Pengadilan Kehormatan MPR RI

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Presiden MPR Indonesia, menyarankan MPR untuk memperhatikan standar etika dengan serius. Sesuai aturan TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara, MPR serius dalam menjalankan regulasi etik.

Keseriusan MPR dalam menjalankan tata tertib kehidupan bangsa dan etika kebangsaan dapat diwujudkan dengan membentuk Pengadilan Kehormatan Majelis Umum. “Ini merupakan respon khusus atas kesepakatan MPR dengan Komisi Yudisial (KY) dan Panitia Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Panitia Pemilu akan mengadakan Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Berbangsa,” kata Hidayat dalam berita tertulis. Dikatakan dalam draf. , Kamis (13/8/2020).

Pada tahun 2001, MPR masih merupakan lembaga negara tertinggi, namun dilakukan TAP bidang bioetika nasional dan negara, yang menunjukkan bahwa MPR berkomitmen untuk menjaga etika, salah satunya adalah Mendirikan badan peninjau etika. Jika MPR segera membentuk Majelis Kehormatan Pengadilan, itu yang terjadi, karena DPR memiliki Majelis Kehormatan Pengadilan, sedangkan DPD memiliki Dewan Kehormatan dan B (DBD). Padahal, semua anggota MPR adalah anggota DPR atau DPD. Namun ada berbagai kegiatan unik di MPR yang diikuti oleh anggota MPR, dan tidak ada kegiatan serupa di DPR atau DPD. Misalnya, kegiatan yang terkait dengan sosialisasi empat pilar MPR, yakni kegiatan di lembaga MPR dan kegiatan terkait pelaksanaan hak MPR dan anggota MPR, terkait dengan perubahan atau amandemen konstitusi dan peraturan MPR. Dengan dibentuknya Pengadilan Kehormatan, hal ini menunjukkan bahwa komitmen Kejaksaan Rakyat terhadap pelaksanaan berbagai pengaturan hukum lebih besar dari pada komitmennya sendiri, yaitu menghormati kehormatan dan martabat Kejaksaan Rakyat sebagai badan permusyawaratan rakyat dan martabat Kongres Rakyat. -Menaati kode etik, dengan harapan dapat mendorong penyelenggara negara, termasuk MPR, untuk semakin berwenang menjalankan tugas-tugas masyarakat. Selain meminimalisir kasus ilegal akibat pelanggaran moral. Diharapkan tidak ada lagi kasus pelanggaran etika dan tidak perlu diajukan ke pengadilan biasa.

Proposal bernilai tinggi ke Pengadilan Kehormatan Majelis Umum adalah untuk mendukung urgensi Pengadilan Etik. Dikomunikasikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Belum lama ini, Ketua Musyawarah Rakyat mengatakan: “Karena tidak adanya pengadilan etika, masyarakat menemukan bahwa pejabat telah melakukan kesalahan etika dalam menerapkan kode etik yang sesuai. Mereka telah mengajukan banding kepada masyarakat atau mencari keadilan di pengadilan biasa, baik di Mahkamah Agung atau PTUN. Ada dua hal yang berbeda antara hukum dan hukum: orang yang bermoral belum tentu bersalah menurut undang-undang, tetapi Hidayat, orang yang bersalah secara hukum, mengatakan bahwa dasar pembentukan pengadilan moral dapat mengacu pada Pasal VI MPR / tentang moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara. MPR / Ketetapan No. 2001. Dan langkah ini juga sejalan dengan rekomendasi Sidang Umum PBB tahun 1996 merekomendasikan agar semua negara anggota, termasuk Indonesia, membangun “ infrastruktur etika untuk jabatan publik, ” yang memuat kode etik dan kode etik lembaga penegak hukum. Indonesia menyikapi hal tersebut dengan membuat proposal bernilai tinggi untuk mendirikan dan mengumumkan MPR pada HUT MPR tanggal 29 Agustus 2020. Jika demikian maka akan menjadi modal moral MPR saat mengikuti pembahasan MPR selanjutnya. Pada bulan Oktober atau November 2020, telah ditetapkan Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Warga dan Negara. MPR RI n diselenggarakan bersama dengan Komite Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam konvensi ini direncanakan akan mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi kelembagaan dan birokrasi yang memberdayakan negara, serta berbagai pimpinan yang mengadopsi kode etik. Dari ketua panitia KY, ketua DKPP, ketua MKD DPR RI, ketua BK DPD RI, ketua Panitia Etik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia KASN, Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Ketua Komite Etik Dewan Pers Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Pers Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pers Indonesia Masing-masing partai politik Merupakan bagian dari RPD RI, Kepolisian, dan Kejaksaan Dan lembaga penegak hukum Mahkamah Agung.Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan biasa, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah moral. Bambang Soesatyo menjelaskan agar Indonesia dapat mencatatkan sejarah baru Indonesia secara transparan, baik dalam negeri maupun kehidupannya, sebagai negara praktik etika terkemuka dunia. — MK akan, menurut HNW, keberadaan MK juga akan memperkuat dan mendorong MPR (pimpinan dan anggotanya) untuk lebih melindungi gagasannya. HNW menyimpulkan: “Menjalankan tugas di MPR / di MPR Untuk memenuhi tanggung jawabnya di MPR yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap MPR, ini merupakan bentuk pengamalan Pancasila, khususnya Sila I dan II dimana MPR masih disosialisasikan.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon