Bamsoet Peel Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan untuk Pengusaha

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengungkapkan ada undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja dari segi wirausaha. Melalui podcast Ngobras to Ngompol (Obrolan Percakapan Politik yang Menarik) di kanal Youtube Bamsoet, ia mewawancarai Rosan Roeslani, Presiden Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia).

“Lahirnya UU Cipta Kerja adalah“ UU yang Menyapu Negeri ”. Ini kebanggaan bangsa Indonesia. Ini berlaku bagi organisasi pengusaha dan serikat pekerja yang merupakan trio pemerintah dan DPR RI. Partisipasi. Lahirnya “Job Creation Act” dapat menyelesaikan berbagai masalah yang melanda masyarakat investasi Indonesia. Sebagai regulator, pengusaha, operator, dan pekerja / pekerja sebagai pelaksana, “kata Bamsoet dalam podcast Ngobras Ngompol, Rosan. Kata Roeslani di Jakarta, Selasa. (13/10/20) .

Ketua sesi ke-20 Republik Demokratik Rakyat menjelaskan pandangan Rosa bahwa pembentukan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja akan mendorong investasi ke Donica. Selain mendorong tumbuh kembangnya usaha dalam negeri, dari UMKM hingga perusahaan besar.

“Ketum Rosan menegaskan dengan berkembangnya dunia usaha maka akan semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia, dan pada akhirnya kebahagiaan pun akan meningkat. Apalagi akibat pandemi Covid-19 dan banyaknya PHK (PHK), menurut catatan, Sedikitnya 5 juta orang telah di-PHK, 7 juta orang menganggur, dan 8 juta orang lainnya di-PHK. Mereka masih menjadi pekerja paruh waktu, ”jelas Bamsoet. Ketua FKPPI Kementerian Pertahanan menambahkan, adanya UU Cipta Karya juga menempatkan pengusaha memiliki tanggung jawab yang besar untuk memperhatikan pekerjanya, termasuk yang memiliki perjanjian jam kerja khusus (PKWT). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A, dalam hal terjadi pemutusan kontrak kerja selama jangka waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 (1) huruf b dan c, pengusaha wajib membayar kompensasi ekonomi kepada satu atau lebih pekerja.

“Masyarakat juga harus menyadari bahwa perilaku tidak etis dan informasi palsu di media sosial dapat menghambat undang-undang penciptaan lapangan kerja. Misalnya, Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan memberi pengusaha akses ke Kemungkinan jam kerjanya. Bansout berkata: “Ini adalah informasi yang sangat tidak akurat dan mungkin salah paham.

Wapres Pemuda Pancasila menambahkan bahwa dalam Pasal 77 ayat 2 huruf b undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja, jelas jam kerja bisa 5 hari kerja dalam waktu 1 minggu. , Bekerja 8 jam sehari, 1 hari, 40 minggu, dan 1 minggu. Selama periode ini butir a, artinya jam kerja adalah 7 jam, 1 hari, 40 jam, 1 minggu, dan 6 hari kerja.

“Jadi jika Anda menginginkan 6 hari kerja atau 5 hari kerja (opsional). Minta beberapa pekerja untuk mengambil 6 hari kerja. Beberapa masih membutuhkan 5 hari kerja. “Itu tergantung kesepakatan antara pengusaha dan pekerja,” kata Bamsoet.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon