Legislator bernama OTT ini harus terikat dengan undang-undang penyiaran

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pakar legislasi dan kebijakan teknologi informasi Danrivanto Budhijanto mengingatkan agar tidak mengadopsi model baru kolonialisme, yaitu kolonialisme digital. -hukum.

Oleh karena itu, untuk melindungi semua pertumpahan darah di Indonesia, negara ini harus benar-benar ada.

“Saya berharap ekonomi digital berumur lima tahun sudah terbentuk, dan kami merasa Danrivanto berkata:” Sekarang, ini membawa manfaat sampai (sampai) diganggu oleh komunitas teknologi global. Karena dia tahu di Indonesia belum ada standar konvergensi untuk penyebaran teknologi berbasis internet. “: Milenial jadi kunci sukses realisasi ekonomi digital Indonesia -Danrivanto mengusulkan saat menjadi pemohon dalam sidang Virtual Judicial Review (JR) berdasarkan UU Nomor 32, yakni RCTI dan pemohon iNews. Demikian pernyataan tersebut. Pada tahun 2002, Kamis (1/10/2020) di Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan tentang Undang-Undang Penyiaran (UU Penyiaran).

Ia mencontohkan sebuah layanan streaming Netflix yang saat ini sudah lewat digital Mata uang untuk penghitungan upah. Di sinilah angka tanpa disadari dimanipulasi.

Tanpa disadari, setiap transaksi di Indonesia sebenarnya dilakukan di negara lain Mereka menggunakan data orang Indonesia.

“Kemudian, data tersebut dijadikan nilai dalam usahanya, sehingga nilai investasinya begitu tinggi sehingga sangat menarik bagi investor.” — Dan Danrivanto mengatakan Amerika Serikat bisa menjadi contoh keberanian mengambil tindakan terhadap perusahaan asing yang “nakal”. Karena aturan negara mengatur bahwa jika ada masalah hukum maka perusahaan tersebut harus diadili. -Misalnya , Tik Tok bukan hanya perusahaan konten, tetapi Amerika Serikat mengatakan Anda adalah platform asing. Dan Livento berkata: “Amerika Serikat, pemegang saham, dan pengontrol harus legal. “

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon