Pakar IT: menilai isi undang-undang penyiaran, bukan meningkatkan pendapatan para YouTuber

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Ahli Kebijakan IT dan Legislatif Universitas Padjadjaran (Unpad) Danrivanto Budhijanto menemukan, pengajuan RCTI dan iNews ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi undang-undang penyiaran justru akan meningkatkan pendapatan peserta di industri kreatif.

Sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional daripada membatasi kebebasan berekspresi seperti masalah lalu lintas. Masyarakat yang biasanya melakukan siaran langsung atau siaran langsung di media sosial / platform penyiaran akan dibatasi atau dikenai sanksi; tidak memiliki izin bukan menjadi tujuan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena harus memiliki izin siaran melalui stasiun TV jika disetujui Mahkamah Konstitusi Permintaannya, kemudian Internet hanya berlaku untuk perusahaan yang menggunakan nomor dan data Indonesia, “kata Danrivanto dalam keterangannya, Jumat (28/8/2020). Terkait uji materi UU Penyiaran, Pengamat Telecom: Bukan karena dia Perlu Hadir-Membaca: RCTI menyangkal ingin membungkam kreativitas media sosial dengan mengulas materi “UU Penyiaran” -Membaca: Soal Ujian Materi “UU Penyiaran”, KPI: Jangan anggap ini akan membatasi kreasi media sosial Kekuasaan

Dia menjelaskan bahwa yang diminati adalah perusahaan daripada yang kreatif, dan uji publik terhadap undang-undang penyiaran sebenarnya menguntungkan bagi mereka yang berpartisipasi. Industri kreatif.

Karena ada aturan yang jelas, bisa disesuaikan Seharusnya mereka mendapat proporsi pendapatan.

“Keunggulan Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat, yang jauh lebih besar di Amerika Serikat, katanya. Sebab selama ini misalnya, pendapatan para YouTuber di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan para YouTuber di Amerika Serikat atau negara lain yang sudah mengatur penyiaran digital. -Dia mengatakan: “Persyaratan uji materi UU Penyiaran akan membuat insan kreatif lebih produktif, dan ekonomi kreatif akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Danrivanto mengatakan MK juga tidak membuat standar baru. Menurutnya, ketika memahami teori hukum progresif dan konstruksi hukum konvergensi, definisi penyiaran yang memuat penyiaran internet tidak menambah topik hukum baru, melainkan hanya memuat makna konstitusional / ketentuan yang jelas dari perundang-undangan yang ada, yaitu penggunaan internet, Oleh karena itu, sebenarnya tidak akan mempersulit ketentuan lain dalam UU Penyiaran.

Danrivanto telah mempertimbangkan pemohon uji materi UU Penyiaran, yaitu RCTI dan iNews TV, untuk memahami bahwa MK memiliki batasan, yaitu Mahkamah Konstitusi tidak memposisikan diri sebagai legislator aktif.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon