DPR: Kuota Internet Bersubsidi PJJ harus memperhatikan daerah-daerah yang sulit mengakses Internet
Wartawan Tribunnews.com Jakarta Willy Widianto melaporkan-Jakarta, Indonesia TRIBUNNEWS.COM-Sulitnya jaringan di beberapa daerah di Indonesia masih menjadi kendala penerapan pembelajaran jarak jauh online (YP).
Illiza Sa’aduddin Djamal, anggota Fraksi DPR PPP dari Komite X, mengatakan masalah ini membuat banyak mahasiswa tidak bisa memperhatikan PJJ.
Oleh karena itu, Eliza menyampaikan bahwa pemerintah akan mengalokasikan insentif kepada siswa, siswa, guru dan guru untuk mendistribusikan paket data siswa karena jaringannya sulit untuk terhubung, terutama di daerah perbatasan, negara paling pinggiran dan tertinggal (3T ). — Bacaan: Panitia Kepresidenan X mewajibkan hasil Panja PJJ dijadikan acuan anggaran Kemdikbud 2021
Bacaan: Ada siswa yang belajar pakai HT, dan Panitia X DPR berharap pemerintah bantu perangkat PJJ
Menurutnya Dikatakan karena cakupan jaringan masing-masing operator seluler berbeda, maka harus ada kebijakan khusus saat mengalokasikan subsidi untuk warga di wilayah 3T. Aplikasi khusus diperlukan, terutama di area 3T. Di perkotaan tentu ada Internet. “Namun di kawasan 3T, jaringan internet berbeda dengan kota,” kata Eliza dalam siaran persnya, Jumat (4/9/2020). 35 GB per bulan. , Guru 42 GB per bulan, siswa dan guru 50 GB per bulan.
Mekanismenya adalah nomor telepon genggam (HP) (Dapodik) setiap siswa yang didaftarkan sekolah untuk dimasukkan ke dalam data pendidikan dasar. -Nomor Induk Mahasiswa Nasional (NISN) hanya dapat memasukkan nomor ponsel, dan nomor ini akan diberikan ke operator seluler. Batas waktu pendaftaran adalah 11 September 2020.

Jangka waktu hibah adalah empat bulan, mulai September 2020 hingga Desember 2020.