Legislator bernama OTT ini akan terikat dengan undang-undang penyiaran

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Danrivanto Budhijanto, pakar kebijakan dan perundang-undangan teknologi informasi, mengingatkan model baru kolonialisme, yakni kolonialisme digital. -hukum.

Jadi, untuk melindungi semua konflik berdarah di Indonesia, negara ini harus benar-benar ada.

“Saya berharap ekonomi digital berumur lima tahun sudah terbentuk, dan kami merasa Danrivanto berkata:” Nah, manfaatnya, sampai (sampai)] komunitas teknologi global bermasalah. Karena dia tahu di Indonesia belum ada konvergensi standar penyebaran teknologi internet. “: Milenial jadi kunci sukses implementasi ekonomi digital di Indonesia-Danrivanto diajukan saat tampil di pengadilan sebagai saksi ahli sebagai pemohon sidang Virtual Judicial Review (JR) berdasarkan UU No 32 tahun lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan. Pada tahun 2002, Kamis (1/10/2020), Mahkamah Konstitusi membuat ketentuan tentang Undang-Undang Penyiaran (UU Penyiaran).

Ia mencontohkan layanan streaming Netflix yang saat ini menggunakan mata uang digital untuk upah Akuntansi. Di sinilah manipulasi digital dilakukan tanpa disadari.

Tanpa disadari, setiap transaksi di Indonesia sebenarnya dilakukan di negara lain. Data masyarakat Indonesia.

“Kemudian data tersebut dijadikan nilai dalam usahanya, sehingga nilai investasinya begitu tinggi sehingga sangat menarik bagi investor.” — Dan Livento (Danrivanto) mengatakan Amerika Serikat bisa menjadi contoh keberanian mengambil tindakan terhadap perusahaan asing yang “nakal”. Karena aturan negara menetapkan bahwa jika ada masalah hukum maka perusahaan tersebut harus diadili. -Misalnya Tik Tok Tidak hanya perusahaan konten, tetapi Amerika Serikat mengatakan bahwa Anda adalah platform asing. Amerika Serikat, pemegang saham, pengontrol, harus memiliki badan hukum AS.

Leave a Comment

download s128 apk_s128 apk_adu ayam saigon